Kamis, 21/02/2013 16:38 WIB

Perluasan Bandara Blimbingsari Butuh 51 Hektar Tanah Tambahan

Irul Hamdani - detikNews
Banyuwangi - Pembangunan Bandara Blimbingsari terus dikebut. Tidak hanya itu, sejumlah lahan juga akan dibebaskan untuk perluasan infrastruktur. Saat ini, Bandara Blimbingsari yang berlokasi di Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi, sedang proses menjadi bandara Kelas III.

Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Laut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banyuwangi, Ali Ruchi mengatakan, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 112 tahun 2013 tentang Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, maka sejumlah rencana pengembangan bandara segera digencarkan.

Diantaranya, memperluas ultimate runway yang saat ini panjangnya 1.800 meter (m) menjadi 2.250 m dan lebar ultimate runway 45 m.

"Kedepan, Bandara Blimbingsari bisa dilandasi pesawat sekelas Boeing 737-500," jelasnya kepada wartawan, Kamis (21/2/2013).

Saat ini pesawat yang beroperasi di Bandara Blimbingsari adalah jenis ATR 72-500 dengan kapasitas 72 seat. Bandara Blimbingsari saat ini dibangun pada lahan seluas 129.651 Hektar (Ha). Untuk memberikan pelayanan yang sesuai standart, bandara membutuhkan total luas lahan 180.926 Ha.

"Itu berarti perlu ada pembebasan lahan 51.275 Hektar," imbuhnya.

Meski rancangan perluasan bandara sudah disetujui dalam Keputusan Menteri Perhubungan yang diteken 4 Februari 2013 lalu, pelaksanaan proyek pengembangan bandar udara Blimbingsari akan dilaksanakan tahun 2014.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%