detikcom
Kamis, 21/02/2013 16:38 WIB

Perluasan Bandara Blimbingsari Butuh 51 Hektar Tanah Tambahan

Irul Hamdani - detikNews
Banyuwangi - Pembangunan Bandara Blimbingsari terus dikebut. Tidak hanya itu, sejumlah lahan juga akan dibebaskan untuk perluasan infrastruktur. Saat ini, Bandara Blimbingsari yang berlokasi di Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi, sedang proses menjadi bandara Kelas III.

Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Laut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banyuwangi, Ali Ruchi mengatakan, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 112 tahun 2013 tentang Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, maka sejumlah rencana pengembangan bandara segera digencarkan.

Diantaranya, memperluas ultimate runway yang saat ini panjangnya 1.800 meter (m) menjadi 2.250 m dan lebar ultimate runway 45 m.

"Kedepan, Bandara Blimbingsari bisa dilandasi pesawat sekelas Boeing 737-500," jelasnya kepada wartawan, Kamis (21/2/2013).

Saat ini pesawat yang beroperasi di Bandara Blimbingsari adalah jenis ATR 72-500 dengan kapasitas 72 seat. Bandara Blimbingsari saat ini dibangun pada lahan seluas 129.651 Hektar (Ha). Untuk memberikan pelayanan yang sesuai standart, bandara membutuhkan total luas lahan 180.926 Ha.

"Itu berarti perlu ada pembebasan lahan 51.275 Hektar," imbuhnya.

Meski rancangan perluasan bandara sudah disetujui dalam Keputusan Menteri Perhubungan yang diteken 4 Februari 2013 lalu, pelaksanaan proyek pengembangan bandar udara Blimbingsari akan dilaksanakan tahun 2014.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%