Kamis, 21/02/2013 16:38 WIB

Perluasan Bandara Blimbingsari Butuh 51 Hektar Tanah Tambahan

Irul Hamdani - detikNews
Banyuwangi - Pembangunan Bandara Blimbingsari terus dikebut. Tidak hanya itu, sejumlah lahan juga akan dibebaskan untuk perluasan infrastruktur. Saat ini, Bandara Blimbingsari yang berlokasi di Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi, sedang proses menjadi bandara Kelas III.

Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Laut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banyuwangi, Ali Ruchi mengatakan, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 112 tahun 2013 tentang Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, maka sejumlah rencana pengembangan bandara segera digencarkan.

Diantaranya, memperluas ultimate runway yang saat ini panjangnya 1.800 meter (m) menjadi 2.250 m dan lebar ultimate runway 45 m.

"Kedepan, Bandara Blimbingsari bisa dilandasi pesawat sekelas Boeing 737-500," jelasnya kepada wartawan, Kamis (21/2/2013).

Saat ini pesawat yang beroperasi di Bandara Blimbingsari adalah jenis ATR 72-500 dengan kapasitas 72 seat. Bandara Blimbingsari saat ini dibangun pada lahan seluas 129.651 Hektar (Ha). Untuk memberikan pelayanan yang sesuai standart, bandara membutuhkan total luas lahan 180.926 Ha.

"Itu berarti perlu ada pembebasan lahan 51.275 Hektar," imbuhnya.

Meski rancangan perluasan bandara sudah disetujui dalam Keputusan Menteri Perhubungan yang diteken 4 Februari 2013 lalu, pelaksanaan proyek pengembangan bandar udara Blimbingsari akan dilaksanakan tahun 2014.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%