detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Rabu, 16/04/2014 20:12 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 19/02/2013 13:15 WIB

Kantor Dispendukcapil Banyuwangi Dikabarkan Digerebek Polisi

Irul Hamdani - detikNews
Banyuwangi - Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk) Banyuwangi dikabarkan digerebek polisi. Penggrebekan dilakukan setelah polisi menerima kabar dugaan pesta narkoba di kantor milik pemerintah tersebut.

Informasi menyebutkan, penggrebekan dilakukan, Senin (18/2/2013) sore. Polisi menggrebek ruangan pelayanan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Disependukcapil. Polisi bahkan sempat mengamankan satu PNS Dispendukcapil berinisial HY.

Kabar itu terungkap saat Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dispendukcapil pukul 08.20 WIB pagi tadi. Saat tiu banyak PNS Dispendukcapil telat masuk kantor. Salah satunya PNS berinisial HY tersebut.

"Yang bersangkutan izin ke polres untuk wajib lapor," ungkap seorang PNS lainnya kepada wartawan.

Wakapolres Banyuwangi, Kompol Agus Widodo membenarkan peristiwa tersebut. Dia menjelaskan, penggrebekan itu dilakukan Satuan Reskrim Narkoba sore kemarin. Kompol Agus juga membenarkan pihaknya sempat mengamankan satu orang berstatus PNS.

"Benar ada giat itu tapi tidak terbukti sehingga tidak disidik," kata Kompol Agus saat dikonfirmasi detiksurabaya.com via BBM, Selasa (19/2/2013).

Saat ditanya lebih lanjut, bila tidak terbukti kenapa HY wajib lapor ke Polres Banyuwangi? Informasi itu langsung ditepis Kompol Agus. Bahkan Wakapolres asal Semarang itu justru balik tanya. Kompol Agus juga menepis informasi tersebut.

"Siapa yang bilang menyampaikan kalau diwajibkan lapor? O..Tidak mas, Pak Kabid tidak kena wajib lapor," tepisnya.

Sementara Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menyikapi temuan PNS yang tidak disiplin saat sidak di Dispendukcapil, akan memberikan tindakan. Salah satunya dengan memberikan pembinaan. Namun bila pelanggaran di luar kewajaran maka sanksinya akan berat.

"Intinya kita akan lakukan pembinaan karena itu lebih penting ketimbang mempermalukan. Tapi ini dilakukan juga dengan batasan-batasan tertentu. Jika memang sudah terlalu ya bisa diturunkan pangkat atau nonjob-kan," tegasnya.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(fat/fat)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
91%
Kontra
9%