detikcom
Selasa, 19/02/2013 13:15 WIB

Kantor Dispendukcapil Banyuwangi Dikabarkan Digerebek Polisi

Irul Hamdani - detikNews
Banyuwangi - Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk) Banyuwangi dikabarkan digerebek polisi. Penggrebekan dilakukan setelah polisi menerima kabar dugaan pesta narkoba di kantor milik pemerintah tersebut.

Informasi menyebutkan, penggrebekan dilakukan, Senin (18/2/2013) sore. Polisi menggrebek ruangan pelayanan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Disependukcapil. Polisi bahkan sempat mengamankan satu PNS Dispendukcapil berinisial HY.

Kabar itu terungkap saat Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dispendukcapil pukul 08.20 WIB pagi tadi. Saat tiu banyak PNS Dispendukcapil telat masuk kantor. Salah satunya PNS berinisial HY tersebut.

"Yang bersangkutan izin ke polres untuk wajib lapor," ungkap seorang PNS lainnya kepada wartawan.

Wakapolres Banyuwangi, Kompol Agus Widodo membenarkan peristiwa tersebut. Dia menjelaskan, penggrebekan itu dilakukan Satuan Reskrim Narkoba sore kemarin. Kompol Agus juga membenarkan pihaknya sempat mengamankan satu orang berstatus PNS.

"Benar ada giat itu tapi tidak terbukti sehingga tidak disidik," kata Kompol Agus saat dikonfirmasi detiksurabaya.com via BBM, Selasa (19/2/2013).

Saat ditanya lebih lanjut, bila tidak terbukti kenapa HY wajib lapor ke Polres Banyuwangi? Informasi itu langsung ditepis Kompol Agus. Bahkan Wakapolres asal Semarang itu justru balik tanya. Kompol Agus juga menepis informasi tersebut.

"Siapa yang bilang menyampaikan kalau diwajibkan lapor? O..Tidak mas, Pak Kabid tidak kena wajib lapor," tepisnya.

Sementara Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menyikapi temuan PNS yang tidak disiplin saat sidak di Dispendukcapil, akan memberikan tindakan. Salah satunya dengan memberikan pembinaan. Namun bila pelanggaran di luar kewajaran maka sanksinya akan berat.

"Intinya kita akan lakukan pembinaan karena itu lebih penting ketimbang mempermalukan. Tapi ini dilakukan juga dengan batasan-batasan tertentu. Jika memang sudah terlalu ya bisa diturunkan pangkat atau nonjob-kan," tegasnya.
(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%