Detik.com News
Detik.com
Selasa, 19/02/2013 13:15 WIB

Kantor Dispendukcapil Banyuwangi Dikabarkan Digerebek Polisi

Irul Hamdani - detikNews
Banyuwangi - Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk) Banyuwangi dikabarkan digerebek polisi. Penggrebekan dilakukan setelah polisi menerima kabar dugaan pesta narkoba di kantor milik pemerintah tersebut.

Informasi menyebutkan, penggrebekan dilakukan, Senin (18/2/2013) sore. Polisi menggrebek ruangan pelayanan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Disependukcapil. Polisi bahkan sempat mengamankan satu PNS Dispendukcapil berinisial HY.

Kabar itu terungkap saat Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dispendukcapil pukul 08.20 WIB pagi tadi. Saat tiu banyak PNS Dispendukcapil telat masuk kantor. Salah satunya PNS berinisial HY tersebut.

"Yang bersangkutan izin ke polres untuk wajib lapor," ungkap seorang PNS lainnya kepada wartawan.

Wakapolres Banyuwangi, Kompol Agus Widodo membenarkan peristiwa tersebut. Dia menjelaskan, penggrebekan itu dilakukan Satuan Reskrim Narkoba sore kemarin. Kompol Agus juga membenarkan pihaknya sempat mengamankan satu orang berstatus PNS.

"Benar ada giat itu tapi tidak terbukti sehingga tidak disidik," kata Kompol Agus saat dikonfirmasi detiksurabaya.com via BBM, Selasa (19/2/2013).

Saat ditanya lebih lanjut, bila tidak terbukti kenapa HY wajib lapor ke Polres Banyuwangi? Informasi itu langsung ditepis Kompol Agus. Bahkan Wakapolres asal Semarang itu justru balik tanya. Kompol Agus juga menepis informasi tersebut.

"Siapa yang bilang menyampaikan kalau diwajibkan lapor? O..Tidak mas, Pak Kabid tidak kena wajib lapor," tepisnya.

Sementara Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menyikapi temuan PNS yang tidak disiplin saat sidak di Dispendukcapil, akan memberikan tindakan. Salah satunya dengan memberikan pembinaan. Namun bila pelanggaran di luar kewajaran maka sanksinya akan berat.

"Intinya kita akan lakukan pembinaan karena itu lebih penting ketimbang mempermalukan. Tapi ini dilakukan juga dengan batasan-batasan tertentu. Jika memang sudah terlalu ya bisa diturunkan pangkat atau nonjob-kan," tegasnya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%