detikcom

Selasa, 19/02/2013 13:15 WIB

Kantor Dispendukcapil Banyuwangi Dikabarkan Digerebek Polisi

Irul Hamdani - detikNews
Banyuwangi - Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk) Banyuwangi dikabarkan digerebek polisi. Penggrebekan dilakukan setelah polisi menerima kabar dugaan pesta narkoba di kantor milik pemerintah tersebut.

Informasi menyebutkan, penggrebekan dilakukan, Senin (18/2/2013) sore. Polisi menggrebek ruangan pelayanan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Disependukcapil. Polisi bahkan sempat mengamankan satu PNS Dispendukcapil berinisial HY.

Kabar itu terungkap saat Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dispendukcapil pukul 08.20 WIB pagi tadi. Saat tiu banyak PNS Dispendukcapil telat masuk kantor. Salah satunya PNS berinisial HY tersebut.

"Yang bersangkutan izin ke polres untuk wajib lapor," ungkap seorang PNS lainnya kepada wartawan.

Wakapolres Banyuwangi, Kompol Agus Widodo membenarkan peristiwa tersebut. Dia menjelaskan, penggrebekan itu dilakukan Satuan Reskrim Narkoba sore kemarin. Kompol Agus juga membenarkan pihaknya sempat mengamankan satu orang berstatus PNS.

"Benar ada giat itu tapi tidak terbukti sehingga tidak disidik," kata Kompol Agus saat dikonfirmasi detiksurabaya.com via BBM, Selasa (19/2/2013).

Saat ditanya lebih lanjut, bila tidak terbukti kenapa HY wajib lapor ke Polres Banyuwangi? Informasi itu langsung ditepis Kompol Agus. Bahkan Wakapolres asal Semarang itu justru balik tanya. Kompol Agus juga menepis informasi tersebut.

"Siapa yang bilang menyampaikan kalau diwajibkan lapor? O..Tidak mas, Pak Kabid tidak kena wajib lapor," tepisnya.

Sementara Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menyikapi temuan PNS yang tidak disiplin saat sidak di Dispendukcapil, akan memberikan tindakan. Salah satunya dengan memberikan pembinaan. Namun bila pelanggaran di luar kewajaran maka sanksinya akan berat.

"Intinya kita akan lakukan pembinaan karena itu lebih penting ketimbang mempermalukan. Tapi ini dilakukan juga dengan batasan-batasan tertentu. Jika memang sudah terlalu ya bisa diturunkan pangkat atau nonjob-kan," tegasnya.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fat/fat)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%