Rabu, 13/02/2013 12:40 WIB

Kasus Narkoba di Jawa Timur Peringkat 3 Nasional

Norma Anggara - detikNews
Surabaya - Jawa Timur masih menempati peringkat 3 kasus narkoba terbesar berskala Nasional. Lembaga Pemasyarakatan (LP) masih menjadi pusat peredaran barang haram tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar saat memberi sambutan usai pencanangan Polda Jatim Zero Narkoba di Lapangan Apel Mapolda Jatim. Pria jebolan Akabri Kepolisian tahun 1982 ini juga menyebutkan, Lembaga Permasyarakatan (LP) masih menjadi titik suply.

"Kasus narkoba di Jawa Timur menduduki peringkat 3 nasional, setelah DKI Jakarta. LP masih menjadi titik suply," kata Anang, Rabu (13/2/2013).

Soal prosentasenya, pria kelahiran Mojokerto 18 Mei 1958 ini belum bisa menyebutkan. Namun, yang ingin ia soroti adalah dampak kasus narkoba itu sendiri.

"Narkoba mungkin awalnya dianggap bisa menjadi stimulan, tapi pada akhirnya merusak. Bisa merusak manusia dan masa depannya," lanjut Anang.

Untuk itulah, pihaknya mengaku bahwa setiap barang bukti narkoba secepatnya harus dimusnahkan. Begitu pula yang tertuang dalam UU Narkotika, bila penyidik lalai memusnahkan barang bukti narkoba, dapat diancam pidana.

"3 hari setelah penangkapan, penyidik musti melapor ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan punya waktu 7 hari untuk penetapan pemusnahan barang bukti narkoba. Setelah menerima penetapan, penyidik harus langsung memusnahkan barang bukti tersebut," terang mantan Kadiv Humas Polri tersebut.

"Karena bila tidak, petugas dapat diancam pidana dan denda hampir mencapai nilai Rp 100 juta. Inilah yang memaksa kita untuk harus segera memusnahkan barang bukti narkoba apabila kita telah menangkap kasus itu," tandas Anang.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nrm/iwd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%