detikcom
Rabu, 13/02/2013 12:40 WIB

Kasus Narkoba di Jawa Timur Peringkat 3 Nasional

Norma Anggara - detikNews
Surabaya - Jawa Timur masih menempati peringkat 3 kasus narkoba terbesar berskala Nasional. Lembaga Pemasyarakatan (LP) masih menjadi pusat peredaran barang haram tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar saat memberi sambutan usai pencanangan Polda Jatim Zero Narkoba di Lapangan Apel Mapolda Jatim. Pria jebolan Akabri Kepolisian tahun 1982 ini juga menyebutkan, Lembaga Permasyarakatan (LP) masih menjadi titik suply.

"Kasus narkoba di Jawa Timur menduduki peringkat 3 nasional, setelah DKI Jakarta. LP masih menjadi titik suply," kata Anang, Rabu (13/2/2013).

Soal prosentasenya, pria kelahiran Mojokerto 18 Mei 1958 ini belum bisa menyebutkan. Namun, yang ingin ia soroti adalah dampak kasus narkoba itu sendiri.

"Narkoba mungkin awalnya dianggap bisa menjadi stimulan, tapi pada akhirnya merusak. Bisa merusak manusia dan masa depannya," lanjut Anang.

Untuk itulah, pihaknya mengaku bahwa setiap barang bukti narkoba secepatnya harus dimusnahkan. Begitu pula yang tertuang dalam UU Narkotika, bila penyidik lalai memusnahkan barang bukti narkoba, dapat diancam pidana.

"3 hari setelah penangkapan, penyidik musti melapor ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan punya waktu 7 hari untuk penetapan pemusnahan barang bukti narkoba. Setelah menerima penetapan, penyidik harus langsung memusnahkan barang bukti tersebut," terang mantan Kadiv Humas Polri tersebut.

"Karena bila tidak, petugas dapat diancam pidana dan denda hampir mencapai nilai Rp 100 juta. Inilah yang memaksa kita untuk harus segera memusnahkan barang bukti narkoba apabila kita telah menangkap kasus itu," tandas Anang.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nrm/iwd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%