Rabu, 13/02/2013 12:40 WIB

Kasus Narkoba di Jawa Timur Peringkat 3 Nasional

Norma Anggara - detikNews
Surabaya - Jawa Timur masih menempati peringkat 3 kasus narkoba terbesar berskala Nasional. Lembaga Pemasyarakatan (LP) masih menjadi pusat peredaran barang haram tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar saat memberi sambutan usai pencanangan Polda Jatim Zero Narkoba di Lapangan Apel Mapolda Jatim. Pria jebolan Akabri Kepolisian tahun 1982 ini juga menyebutkan, Lembaga Permasyarakatan (LP) masih menjadi titik suply.

"Kasus narkoba di Jawa Timur menduduki peringkat 3 nasional, setelah DKI Jakarta. LP masih menjadi titik suply," kata Anang, Rabu (13/2/2013).

Soal prosentasenya, pria kelahiran Mojokerto 18 Mei 1958 ini belum bisa menyebutkan. Namun, yang ingin ia soroti adalah dampak kasus narkoba itu sendiri.

"Narkoba mungkin awalnya dianggap bisa menjadi stimulan, tapi pada akhirnya merusak. Bisa merusak manusia dan masa depannya," lanjut Anang.

Untuk itulah, pihaknya mengaku bahwa setiap barang bukti narkoba secepatnya harus dimusnahkan. Begitu pula yang tertuang dalam UU Narkotika, bila penyidik lalai memusnahkan barang bukti narkoba, dapat diancam pidana.

"3 hari setelah penangkapan, penyidik musti melapor ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan punya waktu 7 hari untuk penetapan pemusnahan barang bukti narkoba. Setelah menerima penetapan, penyidik harus langsung memusnahkan barang bukti tersebut," terang mantan Kadiv Humas Polri tersebut.

"Karena bila tidak, petugas dapat diancam pidana dan denda hampir mencapai nilai Rp 100 juta. Inilah yang memaksa kita untuk harus segera memusnahkan barang bukti narkoba apabila kita telah menangkap kasus itu," tandas Anang.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(nrm/iwd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%