Detik.com News
Detik.com
Senin, 21/01/2013 13:21 WIB

Dana Bagi Hasil Migas Rp 8,3 Miliar Dipertanyakan

Ahmad Rahman - detikNews
Sumenep - Kantor PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Sumenep, digeruduk puluhan tukang becak. Mereka mempertanyakan penggunanaan dana bagi hasil migas atau participating interest (PI) sebesar Rp 8,3 miliar, yang tidak masuk ke kas daerah.

Aksi para abang becak ini mendapat pengawalan ketat puluhan polisi yang berjaga di depan kantor Badan Usaha Milik daerah (BUMD), Senin (21/1/2013).

Sambil membawa becaknya yang tempeli sejumlah poster berisi tuntutan, para abang becak kepada pimpinan PT Wira Usaha Sumekar (WUS), diantaranya, 'Kembalikan Uang Rakyat 8.3 Miliar Jangan Dimakan Badut', 'Jangan Enak2 Perut Gendut Makan Uang Rakyat', 'Kalau Tetap Seperti Ini Kami Tetap Miskin Pak'.

"Para pejabat yang korupsi harus diadili biar rakyat tidak kelaparan," kata M. Sugianto, salah satu tukang becak.

Dalam aksinya para tukang becak menyindir para pejabat yang korupsi dengan membacakan sholawat, mereka berharap para pejebat yang korupsi segera dicabut oleh malaikat maut. "Semoga yang korupsi segera dicabut sama malaikat," teriak korlap aksi M Sugianto.

Pengunjuk rasa meminta pimpinan PT Wira Usaha Sumekar segera keluar untuk menemui pendemo dan menjelaskan penggunaan dana sebesar Rp 8,3 miliar dari bagi hasil migas yang ada di Kabupaten Sumenep. Sayangnya hingga pukul 10.00 WIB, pimpinan PT WUS belum datang, dan para pendemo membubarkan diri.

Sementara itu, Direktur PT Wira Usaha Sumekar, Sitrul Arsi, saat dikonfirmasi soal tuntutan para tukang becak enggan menjelaskan. Menurut kasus tersebut sedang diproses di Polres Sumenep.

"Kasus tersebut sedang diproses di Polres Sumenep. Nantilah semuanya akan tahu," jelas Sitrul Arsi.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bdh/bdh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%