detikcom
Senin, 21/01/2013 13:21 WIB

Dana Bagi Hasil Migas Rp 8,3 Miliar Dipertanyakan

Ahmad Rahman - detikNews
Sumenep - Kantor PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Sumenep, digeruduk puluhan tukang becak. Mereka mempertanyakan penggunanaan dana bagi hasil migas atau participating interest (PI) sebesar Rp 8,3 miliar, yang tidak masuk ke kas daerah.

Aksi para abang becak ini mendapat pengawalan ketat puluhan polisi yang berjaga di depan kantor Badan Usaha Milik daerah (BUMD), Senin (21/1/2013).

Sambil membawa becaknya yang tempeli sejumlah poster berisi tuntutan, para abang becak kepada pimpinan PT Wira Usaha Sumekar (WUS), diantaranya, 'Kembalikan Uang Rakyat 8.3 Miliar Jangan Dimakan Badut', 'Jangan Enak2 Perut Gendut Makan Uang Rakyat', 'Kalau Tetap Seperti Ini Kami Tetap Miskin Pak'.

"Para pejabat yang korupsi harus diadili biar rakyat tidak kelaparan," kata M. Sugianto, salah satu tukang becak.

Dalam aksinya para tukang becak menyindir para pejabat yang korupsi dengan membacakan sholawat, mereka berharap para pejebat yang korupsi segera dicabut oleh malaikat maut. "Semoga yang korupsi segera dicabut sama malaikat," teriak korlap aksi M Sugianto”.

Pengunjuk rasa meminta pimpinan PT Wira Usaha Sumekar segera keluar untuk menemui pendemo dan menjelaskan penggunaan dana sebesar Rp 8,3 miliar dari bagi hasil migas yang ada di Kabupaten Sumenep. Sayangnya hingga pukul 10.00 WIB, pimpinan PT WUS belum datang, dan para pendemo membubarkan diri.

Sementara itu, Direktur PT Wira Usaha Sumekar, Sitrul Arsi, saat dikonfirmasi soal tuntutan para tukang becak enggan menjelaskan. Menurut kasus tersebut sedang diproses di Polres Sumenep.

"Kasus tersebut sedang diproses di Polres Sumenep. Nantilah semuanya akan tahu," jelas Sitrul Arsi.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%