detikcom
Senin, 21/01/2013 13:21 WIB

Dana Bagi Hasil Migas Rp 8,3 Miliar Dipertanyakan

Ahmad Rahman - detikNews
Sumenep - Kantor PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Sumenep, digeruduk puluhan tukang becak. Mereka mempertanyakan penggunanaan dana bagi hasil migas atau participating interest (PI) sebesar Rp 8,3 miliar, yang tidak masuk ke kas daerah.

Aksi para abang becak ini mendapat pengawalan ketat puluhan polisi yang berjaga di depan kantor Badan Usaha Milik daerah (BUMD), Senin (21/1/2013).

Sambil membawa becaknya yang tempeli sejumlah poster berisi tuntutan, para abang becak kepada pimpinan PT Wira Usaha Sumekar (WUS), diantaranya, 'Kembalikan Uang Rakyat 8.3 Miliar Jangan Dimakan Badut', 'Jangan Enak2 Perut Gendut Makan Uang Rakyat', 'Kalau Tetap Seperti Ini Kami Tetap Miskin Pak'.

"Para pejabat yang korupsi harus diadili biar rakyat tidak kelaparan," kata M. Sugianto, salah satu tukang becak.

Dalam aksinya para tukang becak menyindir para pejabat yang korupsi dengan membacakan sholawat, mereka berharap para pejebat yang korupsi segera dicabut oleh malaikat maut. "Semoga yang korupsi segera dicabut sama malaikat," teriak korlap aksi M Sugianto”.

Pengunjuk rasa meminta pimpinan PT Wira Usaha Sumekar segera keluar untuk menemui pendemo dan menjelaskan penggunaan dana sebesar Rp 8,3 miliar dari bagi hasil migas yang ada di Kabupaten Sumenep. Sayangnya hingga pukul 10.00 WIB, pimpinan PT WUS belum datang, dan para pendemo membubarkan diri.

Sementara itu, Direktur PT Wira Usaha Sumekar, Sitrul Arsi, saat dikonfirmasi soal tuntutan para tukang becak enggan menjelaskan. Menurut kasus tersebut sedang diproses di Polres Sumenep.

"Kasus tersebut sedang diproses di Polres Sumenep. Nantilah semuanya akan tahu," jelas Sitrul Arsi.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bdh/bdh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%