Senin, 21/01/2013 13:21 WIB

Dana Bagi Hasil Migas Rp 8,3 Miliar Dipertanyakan

Ahmad Rahman - detikNews
Sumenep - Kantor PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Sumenep, digeruduk puluhan tukang becak. Mereka mempertanyakan penggunanaan dana bagi hasil migas atau participating interest (PI) sebesar Rp 8,3 miliar, yang tidak masuk ke kas daerah.

Aksi para abang becak ini mendapat pengawalan ketat puluhan polisi yang berjaga di depan kantor Badan Usaha Milik daerah (BUMD), Senin (21/1/2013).

Sambil membawa becaknya yang tempeli sejumlah poster berisi tuntutan, para abang becak kepada pimpinan PT Wira Usaha Sumekar (WUS), diantaranya, 'Kembalikan Uang Rakyat 8.3 Miliar Jangan Dimakan Badut', 'Jangan Enak2 Perut Gendut Makan Uang Rakyat', 'Kalau Tetap Seperti Ini Kami Tetap Miskin Pak'.

"Para pejabat yang korupsi harus diadili biar rakyat tidak kelaparan," kata M. Sugianto, salah satu tukang becak.

Dalam aksinya para tukang becak menyindir para pejabat yang korupsi dengan membacakan sholawat, mereka berharap para pejebat yang korupsi segera dicabut oleh malaikat maut. "Semoga yang korupsi segera dicabut sama malaikat," teriak korlap aksi M Sugianto”.

Pengunjuk rasa meminta pimpinan PT Wira Usaha Sumekar segera keluar untuk menemui pendemo dan menjelaskan penggunaan dana sebesar Rp 8,3 miliar dari bagi hasil migas yang ada di Kabupaten Sumenep. Sayangnya hingga pukul 10.00 WIB, pimpinan PT WUS belum datang, dan para pendemo membubarkan diri.

Sementara itu, Direktur PT Wira Usaha Sumekar, Sitrul Arsi, saat dikonfirmasi soal tuntutan para tukang becak enggan menjelaskan. Menurut kasus tersebut sedang diproses di Polres Sumenep.

"Kasus tersebut sedang diproses di Polres Sumenep. Nantilah semuanya akan tahu," jelas Sitrul Arsi.



Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(bdh/bdh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%