detikcom
Senin, 21/01/2013 13:21 WIB

Dana Bagi Hasil Migas Rp 8,3 Miliar Dipertanyakan

Ahmad Rahman - detikNews
Sumenep - Kantor PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Sumenep, digeruduk puluhan tukang becak. Mereka mempertanyakan penggunanaan dana bagi hasil migas atau participating interest (PI) sebesar Rp 8,3 miliar, yang tidak masuk ke kas daerah.

Aksi para abang becak ini mendapat pengawalan ketat puluhan polisi yang berjaga di depan kantor Badan Usaha Milik daerah (BUMD), Senin (21/1/2013).

Sambil membawa becaknya yang tempeli sejumlah poster berisi tuntutan, para abang becak kepada pimpinan PT Wira Usaha Sumekar (WUS), diantaranya, 'Kembalikan Uang Rakyat 8.3 Miliar Jangan Dimakan Badut', 'Jangan Enak2 Perut Gendut Makan Uang Rakyat', 'Kalau Tetap Seperti Ini Kami Tetap Miskin Pak'.

"Para pejabat yang korupsi harus diadili biar rakyat tidak kelaparan," kata M. Sugianto, salah satu tukang becak.

Dalam aksinya para tukang becak menyindir para pejabat yang korupsi dengan membacakan sholawat, mereka berharap para pejebat yang korupsi segera dicabut oleh malaikat maut. "Semoga yang korupsi segera dicabut sama malaikat," teriak korlap aksi M Sugianto”.

Pengunjuk rasa meminta pimpinan PT Wira Usaha Sumekar segera keluar untuk menemui pendemo dan menjelaskan penggunaan dana sebesar Rp 8,3 miliar dari bagi hasil migas yang ada di Kabupaten Sumenep. Sayangnya hingga pukul 10.00 WIB, pimpinan PT WUS belum datang, dan para pendemo membubarkan diri.

Sementara itu, Direktur PT Wira Usaha Sumekar, Sitrul Arsi, saat dikonfirmasi soal tuntutan para tukang becak enggan menjelaskan. Menurut kasus tersebut sedang diproses di Polres Sumenep.

"Kasus tersebut sedang diproses di Polres Sumenep. Nantilah semuanya akan tahu," jelas Sitrul Arsi.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%