Sabtu, 24/11/2012 22:17 WIB

Masuk Bursa Calon Gubernur Jatim, Gus Ipul Sudah Izin Pakde Karwo

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
Gus Ipul bersama panitia futsal/ist
Surabaya - Duet Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) jilid 2 bisa saja berantakan di tengah jalan. Sebab Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang saat ini menjadi Wakil Gubernur Jatim dinilai layak maju sebagai calon gubernur.

Dan diam-diam, Gus Ipul juga sudah meminta izin ke Pakde Karwo mengenai banyaknya dukungan yang menginginkan dirinya tidak maju untuk calon wakil gubernur.

Nama Gus Ipul memang disebut PKB untuk direkomendasikan sebagai Calon gubernur bersama Khofifah Indar Parawansa. Dalam waktu dekat PKB akan memutuskan satu nama kader NU yang akan diusung.

"Ya saya terima kasih diberi kehormatan, untuk disebut -sebut namanya dalam lingkaran PKB," kata Gus Ipul kepada detiksurabaya.com usai menutup Futsal Competition 2012 Piala Gus Ipul di Mangga Dua, Surabaya, Sabtu (24/11/2012).

Gus Ipul tidak mempersoalkan rekomendasi PKB tersebut. Sebaliknya, ia menilai apa yang telah dilakukan PKB harus diapresiasi sebagai bentuk kemajuan demokrasi.

"Saya mengapresiasi, ini satu perkembangan politik. Menurut saya, ini wajar dan sehat dalam berdemokrasi menjelang pilgub. Saya akan ikuti dan saya akan cermati," ujarnya.

Ketika ditanya lebih lanjut, apakah dirinya sudah siap berpisah dan melawan Pakde Karwo, setelah melihat dukungan dari PKB maupun pengurus NU agar memiliki gubernur dari kader NU. Gus Ipul akan mempertimbangkannya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(gik/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%