Rabu, 31/10/2012 09:40 WIB

Fakta Baru, Oknum TNI AL yang Merampok Indomaret Tewas Ditembak

Imam Wahyudiyanta - detikNews
Barang bukti
Surabaya - Fakta baru dibalik tewasnya Serda Dwi Widarto, oknum TNI AL yang merampok Indomaret Laban, Menganti, Gresik. Dwi tidak tertembak pistolnya sendiri, melainkan ditembak.

Sebelum Dwi terkapar, bintara angota KRI dr. Soeharso 990 itu sempat bergumul dengan karyawan Indomaret, Dedi Setiawan (20). Ternyata dalam pergumulan itu Dedi berhasil merebut pistol Dwi.

Dor!, Dedi yang sehari-hari bertugas sebagai kasir ini secara spontan menembakkan pistol revolver. Dwi tewas seketika dengan darah bersimbah, setelah sebutir peluru bersarang di dalam kepalanya. Langkah Deni itu patut mendapat apresiasi, karena telah berani melakukan perlawanan.

"Apa yang dilakukan Dedi itu refleks dan tidak disengaja," kata M. Sholeh, kuasa hukum Dedi saat dihubungi detiksurabaya.com, Rabu (31/10/2012).

Mantan kader PDIP yang kini menjadi wakil ketua DPD Gerindra Jatim itu mengatakan, Dedi tidak bisa disalahkan meski ia sudah menghilangkan nyawa orang lain. Usaha pembelaan diri meski menghilangkan nyawa orang lain, kata Sholeh, tidak bisa dipidanakan.

"Itu sesuai dengan pasal 49 KUHP tentang tidak bisa dipidana dalam kondisi membela diri," tambah Sholeh yang juga kuasa hukum Indomaret.

Sebelumnya diberitakan bahwa pelaku tewas tertembak pistol yang dipegangnya setelah bergumul dengan karyawan Indomaret, Minggu (28/10/2012) malam. Informasi Dedi itu sudah disampaikan ke pihak kepolisian.

Pistol yang dibawa pelaku pun dari hasil penyelidikan polisi, diketahui pistol revolver milik Briptu Nyartam, anggota Satlantas Polrestabes Surabaya beberapa waktu lalu. Saat sedang piket di Pos Margomulyo, pelaku mendatangi Nyartam dan memukul setelah itu kabur.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(iwd/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%