detikcom
Rabu, 10/10/2012 18:34 WIB

Kapal Express Bahari Nekat Berangkat ke Bawean

Imam Wahyudiyanta - detikNews
Gresik - Frustasi tak bisa pulang ke kampung halamannya, ratusan warga Bawean di Gresik ngeluruk Pelabuhan Gresik. Mereka memaksa agar kapal cepat Express Bahari 8C dijalankan untuk mengangkut warga Bawean pulang.

Maklum, mereka sudah tertahan lebih dari seminggu di Gresik karena izin kapal Express Bahari yang telah dibekukan dinas perhubungan (dishub) Gresik.

Di bawah tekanan para penumpang, kapal berkapasitas 347 tempat duduk itu pun akhirnya berangkat pukul 16.00 WIB. Para penumpang tidak peduli meski kapal itu tidak mengantongi izin operasional dari Dishub Gresik.

Kapal yang dioperasikan PT Sakti Inti Makmur (SIM) itu hanya mengantongi izin yang diberikan oleh Kasi Kelaik Lautan Adpel Gresik, R Sadeli. Kapal itu berhasil berangkat juga atas dorongan dari 2 anggota dewan, Akhwan dari fraksi Demokrat dan Muhajir dari fraksi PKB.

"Sudah sepekan lebih warga Bawean tak bisa pulang ke kampungnya. Ini yang kami jadikan alasan agar kapal Express Bahari segera diberangkatkan," ujar Muhajir.

Dikonfirmasi secara terpisah oleh wartawan, Kadishub Gresik Nuruddin, mengatakan pihaknya tidak bertanggung jawab bila terjadi apa-apa dengan kapal Express Bahari. Karena sejak awal kapal cepat itu dibekukan izinnya karena faktor keselamatan yakni bodi kapal yang terbuat dari fiber.

"Dulu pernah pecah lambung. Jadi saya tidak berani menanggung risikonya," ujar Nuruddin.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(iwd/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
52%
Kontra
48%