Kamis, 06/09/2012 16:35 WIB

Saksi Ahli Pertanyakan Surat Pernyataan Kasek SMP Taman Siswa

Zainal Effendi - detikNews
Halaman 1 dari 2
Sidoarjo - Sidang lanjutan gugatan KPUD Batu oleh DPC PDIP terkait pencoretan pasangan walikota incumbent Eddy Rumpoko-Punjul Santoso sempat diwarnai skorsing oleh majelis hakim.

Skorsing disebabkan penggugat mendesak agar prinsipal KPUD Batu memberi penjelasan terkait 2 bukti surat yang digunakan dasar klarifikasi pencalonan Eddy Rumpoko. Namun tergugat menolak karena prinsipal KPUD hadir hanya untuk membantu dalam persidangan, bukan sebagai saksi.

Dalam sidang gugatan yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang mempunyai agenda pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi ahli yang diajukan penggugat.

Esau Ngefak, Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang, usai menskorsing sidang akhirnya melanjutkan dengan mengabulkan permohonan penggugat. Kedua belah pihak dan prinsipal KPUD Kota Batu pun diminta maju ke meja hakim.

"Dari dua surat ini (T13 dan P14) mana yang jadi bahan klarifikasi," tanya Esau Ngefak kepada prinsipal KPUD, Kamis (6/9/2012).

Nurhani prinsipal KPUD Batu akhirnya menunjuk bukti surat T13. Nurhani pun menjelaskan jika surat T13 maupun P14, sama-sama surat keterangan yang dibuat mantan kepala sekolah SMP Taman Siswa Surabaya yang menyatakan tidak ada siswa yang bernama Eddy Rumpoko.

Sementara, saksi ahli yang diajukan penggugat Emanuel Sujatmoko dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyatakan jika inti dari dua bukti surat tersebut sama. Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ze/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%