Senin, 09/07/2012 09:19 WIB

Hari Ini Dua Unjuk Rasa Mewarnai Kota Surabaya

Norma Anggara - detikNews
Surabaya - Dua unjuk rasa akan mewarnai awal pekan di Kota Pahlawan. Pukul 10.00 WIB, ratusan orang DPW Pagar Jati tuntut pengadilan segera melakukan eksekusi PT Cinderella. Disusul massa petani meminta Pemprov Jatim menindaklanjuti sengketa tanah dengan TNI AL.

Diasumsikan sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya Raya Arjuna aksi unras dari massa DPW Pagar Jati Jatim akan digelar.

Aksi yang diikuti 200 massa dengan korlap Bambang Hariyanto, SH mengangkat issue agar pihak PN segera melakukan eksekusi terhadap PT Cinderella karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Personel yang disiagakan berjumlah 50 pasukan dari Polrestabes dan Polsek gabungan untuk masing-masing lokasi unjuk rasa," kata Kompol Suparti saat dihubungi detiksurabaya.com, Senin (9/7/2012).

Humas Polrestabes Surabaya ini juga menambahkan, pukul 13.00 di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan juga akan diwarnai aksi unjuk rasa. Kali ini massa yang datang berasal dari Forum Komunitas Tani Sumberanyar Kecamatan Nguling Pasuruan.

Sekitar 30 orang ini akan menuntut Pemprov Jatim menindaklanjuti permasalahan sengketa tanah dengan TNI AL. Mereka unjuk rasa menolak rencana pembangunan asrama TNI-AL, di Markas Komando Pusat Latihan Marinir (Mako Puslatmar) yang masih berstatus sengketa.

Dalam laporannya, massa juga meminta pemerintah menfasilitasi mereka bisa bertemu dengan BPN Prov Jatim, BPN Pasuruan, Lantamal V Surabaya dan Biro Hukum dan Pemerintahan Provinsi Jatim.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(nrm/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%