Kamis, 05/07/2012 15:19 WIB

Warga Malang Segel Kantor Puskopad

Muhammad Aminuddin - detikNews
Foto: M Aminuddin
Malang - Warga Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, ngeluruk kantor Pusat Koperasi Primer Tentara Angkatan Darat (Puskopad) milik Kodam V Brawijaya yang berdiri di wilayah setempat.

Ratusan warga langsung menyegel pos jaga yang biasa digunakan aparat memantau areal perkebunan cengkeh kini menjadi sengketa dengan warga.

"Warga ingin tanah dijadikan kebun dikembalikan," ujar Hadi Suyatno koordinator warga kepada wartawan di lokasi, Kamis (5/7/2012).

Menurut Komisi Pembaruan Agraria serta Ketua Dewan Pimpinan Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) PDI-Perjuangan Bidang Tani Sidik Suhada mengawal aksi warga, mengatakan, ini merupakan puncak kekesalan warga atas sengketa lahan tak juga terselesaikan.

"Penyegelan bentuk amarah warga atas hak tanah mereka yang diklaim puskopad," katanya.

Suhada mengaku, sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Agraria, bahwa lahan di Harjokuncaran ini masuk dalam tanah landreform. Artinya lahan itu harus dikembalikan kepada petani atau warga setempat untuk digarap.

"Warga hanya meminta tanah merupakan milik nenek moyang mereka," aku Suhada. Selama aksi tak terlihat aparat TNI datang ke lokasi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
63%
Kontra
37%