Detik.com News
Detik.com
Kamis, 05/07/2012 15:19 WIB

Warga Malang Segel Kantor Puskopad

Muhammad Aminuddin - detikNews
Warga Malang Segel Kantor Puskopad Foto: M Aminuddin
Malang - Warga Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, ngeluruk kantor Pusat Koperasi Primer Tentara Angkatan Darat (Puskopad) milik Kodam V Brawijaya yang berdiri di wilayah setempat.

Ratusan warga langsung menyegel pos jaga yang biasa digunakan aparat memantau areal perkebunan cengkeh kini menjadi sengketa dengan warga.

"Warga ingin tanah dijadikan kebun dikembalikan," ujar Hadi Suyatno koordinator warga kepada wartawan di lokasi, Kamis (5/7/2012).

Menurut Komisi Pembaruan Agraria serta Ketua Dewan Pimpinan Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) PDI-Perjuangan Bidang Tani Sidik Suhada mengawal aksi warga, mengatakan, ini merupakan puncak kekesalan warga atas sengketa lahan tak juga terselesaikan.

"Penyegelan bentuk amarah warga atas hak tanah mereka yang diklaim puskopad," katanya.

Suhada mengaku, sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Agraria, bahwa lahan di Harjokuncaran ini masuk dalam tanah landreform. Artinya lahan itu harus dikembalikan kepada petani atau warga setempat untuk digarap.

"Warga hanya meminta tanah merupakan milik nenek moyang mereka," aku Suhada. Selama aksi tak terlihat aparat TNI datang ke lokasi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%