Detik.com News
Detik.com
Kamis, 05/07/2012 15:19 WIB

Warga Malang Segel Kantor Puskopad

Muhammad Aminuddin - detikNews
Warga Malang Segel Kantor Puskopad Foto: M Aminuddin
Malang - Warga Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, ngeluruk kantor Pusat Koperasi Primer Tentara Angkatan Darat (Puskopad) milik Kodam V Brawijaya yang berdiri di wilayah setempat.

Ratusan warga langsung menyegel pos jaga yang biasa digunakan aparat memantau areal perkebunan cengkeh kini menjadi sengketa dengan warga.

"Warga ingin tanah dijadikan kebun dikembalikan," ujar Hadi Suyatno koordinator warga kepada wartawan di lokasi, Kamis (5/7/2012).

Menurut Komisi Pembaruan Agraria serta Ketua Dewan Pimpinan Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) PDI-Perjuangan Bidang Tani Sidik Suhada mengawal aksi warga, mengatakan, ini merupakan puncak kekesalan warga atas sengketa lahan tak juga terselesaikan.

"Penyegelan bentuk amarah warga atas hak tanah mereka yang diklaim puskopad," katanya.

Suhada mengaku, sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Agraria, bahwa lahan di Harjokuncaran ini masuk dalam tanah landreform. Artinya lahan itu harus dikembalikan kepada petani atau warga setempat untuk digarap.

"Warga hanya meminta tanah merupakan milik nenek moyang mereka," aku Suhada. Selama aksi tak terlihat aparat TNI datang ke lokasi.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%