detikcom
Kamis, 05/07/2012 15:19 WIB

Warga Malang Segel Kantor Puskopad

Muhammad Aminuddin - detikNews
Foto: M Aminuddin
Malang - Warga Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, ngeluruk kantor Pusat Koperasi Primer Tentara Angkatan Darat (Puskopad) milik Kodam V Brawijaya yang berdiri di wilayah setempat.

Ratusan warga langsung menyegel pos jaga yang biasa digunakan aparat memantau areal perkebunan cengkeh kini menjadi sengketa dengan warga.

"Warga ingin tanah dijadikan kebun dikembalikan," ujar Hadi Suyatno koordinator warga kepada wartawan di lokasi, Kamis (5/7/2012).

Menurut Komisi Pembaruan Agraria serta Ketua Dewan Pimpinan Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) PDI-Perjuangan Bidang Tani Sidik Suhada mengawal aksi warga, mengatakan, ini merupakan puncak kekesalan warga atas sengketa lahan tak juga terselesaikan.

"Penyegelan bentuk amarah warga atas hak tanah mereka yang diklaim puskopad," katanya.

Suhada mengaku, sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Agraria, bahwa lahan di Harjokuncaran ini masuk dalam tanah landreform. Artinya lahan itu harus dikembalikan kepada petani atau warga setempat untuk digarap.

"Warga hanya meminta tanah merupakan milik nenek moyang mereka," aku Suhada. Selama aksi tak terlihat aparat TNI datang ke lokasi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%