detikcom
Kamis, 14/06/2012 14:07 WIB

Sekolah dan Siswa SD di Surabaya Tidak Masuk Top Rangking UN

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
Surabaya - Prestasi pendidikan SD di Surabaya tidak mencatat prestasi yang bagus dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) 2012. Kabupaten maupun kota yang meraih total nilai tertinggi di raih Kota Mojokerto.

Sedangkan sekolah meraih total nilai tertinggi UN diraih Kabupaten Tulungagung dan siswa SD peraih nilai UN tertinggi diraih asal Malang.

Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, jumlah sekolah penyelenggara UN tingkat SD, madrasah ibtidaiyah (MI) dan sekolah dasar luar biasa (SDLB) di Jatim sebanyak 26.067 sekolah terdiri dari 19.326 SD; 6.636 MI dan 105 SDLB. Sedangkan peserta UN sebanyak 640.276 siswa terdiri dari 511.917 siswa SD; 128.092 siswa MI dan 267
siswa SDLB.

Untuk kabupaten atau kota peraih total nilai UN tertinggi, peringkat pertama diraih Kota Mojokerto dengan jumlah peserta 2.232 dan nilai mata ujian Bahasa Indonesia 8,49; Matematika 8,50 dan IPA 8,94, total 25,93.

Peringkat kedua diraih Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah peserta 26.612 dan nilai mata ujian Bahasa Indonesia 8,41; Matematika 8,49 dan IPA 8,88, total 25,78. Sedangkan peringkat ketiga diraih Kabupaten Mojokerto.

Untuk kabupaten dan kota peraih total nilai tertinggi UN MI, peringkat pertama diraih Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah peserta 6,793 dan nilai mata ujian Bahasa Indonesia 8,47; Matematika 8,39; IPA 8,91, total 25,77.

Peringkat kedua diraih Kota Madiun dengan jumlah peserta 549 dan nilai mata ujian Bahasa Indonesia 8,57; Matematika 7,98; IPA 8,83, total 25,38. Peringkat ketiga diraih Kabupaten Mojokerto.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(roi/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
MustRead close