detikcom
Jumat, 11/05/2012 16:22 WIB

Kulit Sapi Garaman Ilegal Rugikan Negara Rp 208 Juta

Zainal Effendi - detikNews
Surabaya - 34,3 ton kulit sapi mentah impor yang dimusnahkan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya ditaksir senilai ratusan juta rupiah. Puluhan ton kulit sapi garaman tersebut berasal dari beberapa negara eropa.

Menurut Kepala bandan Karantina Pertanian Surabaya, Banun Harpini, dengan adanya puluhan ton kulit sapi mentah garaman impor ilegal, negara dirugikan Rp 208 juta.

"Selain kerugian negara. Yang paling penting adalah berhasil meminimalisir terjadinya penyebaran penyakit binatang serta kesehatan bagi manusia, karena kulit yang kita musnahkan banyak digunakan untuk bahan makanan seperti cecek dan rambak," katanya.

Banyaknya kulit sapi impor garaman ini, kata Banun disebabkan minimnya pemahaman importir mengenai jenis kulit garaman yang boleh di impor. "Selain itu, banyak pihak yang berusaha memanfaatkan dengan memasukkan kulit yang kita larang untuk bahan makanan yang dapat membahayakan kesehatan," imbuhnya.

Harusnya, kulit sapi impor garaman yang hanya diperbolehkan pihaknya, lanjut Hanun adalah kulit sapi berbentuk lembaran yang digunakan untuk industri. Sedangkan yang dimusnahkan pihaknya adalah kulit sapi potongan bagian kepala, pipi maupun kaki.

Sebelumnya, Balai Besdar Karantina Pertanian Surabaya memusnahkan 34,3 ton kulit sapi mentah garaman impor yang berasal dari Australia, Jerman, Italia, Polandia, Belanda dan Perancis.

Pemusnahan ini karena tidak sesuai dengan surat rekoendasi pemasukan dari Dirjen Peternakan. Sedangkan jenis kulit yang dimusnahkan yakni, kulit kepala, kulit pipi sapi dan kulit kaki.



Korban salah tangkap dibakar hidup hidup dan ditembak agar mengakui tuduhan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ze/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%