Senin, 23/04/2012 16:01 WIB

Atasi Kekurangan Guru, Dinas Pendidikan Jatim Lakukan SKB 5 Menteri

Zainal Effendi - detikNews
Halaman 1 dari 2
Surabaya - Menyikapi Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri tentang pemerataan guru, Dinas Pendidikan Jatim segera mendistribusikan ratusan guru untuk memenuhi kebutuhan di seluruh kabupaten/kota.

"Ini sesuatu yang relevansi dan sangat positif dalam menyikapi SKB 5 menteri yang nanti hasilnya akan kami kirimkan ke Gubernur dan akan diteruskan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jatim, Harun kepada wartawan, Senin (23/4/2012).

Harun mengungkapkan, selain akan menidaklanjuti SKB 5 menteri juga didapatkan 5 poin kesepakatan dari hasil keputusan rapat para guru se Jawa Timur.

"Ada beberapa kebijakan untuk menindaklanjuti SKB yang juga akan kita sampaikan ke pak Gubernur," imbuhnya.

Beberapa kebijakan yang akan dilakukan yakni, Dinas Pendidikan Jatim akan menggabungkan sekolah yang berdekatan, memindahkan guru kejenjang yang lain dengan memberikan pembekalan terlebih dulu dalam bentuk program Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) sehingga hak dan kewajiban guru tidak ada yang hilang.

"Memberikan beban tambahan pada guru yang jam mengajarnya kurang menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah serta menarik guru swasta ke sekolah negeri sehingga memenuhi beban mengajarnya," jelasnya.

Sementara data jumlah kebutuhan guru SD, SMP dan SMA/SMK se Jatim yakni:Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ze/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%