Detik.com News
Detik.com
Senin, 23/04/2012 16:01 WIB

Atasi Kekurangan Guru, Dinas Pendidikan Jatim Lakukan SKB 5 Menteri

Zainal Effendi - detikNews
Halaman 1 dari 2
Atasi Kekurangan Guru, Dinas Pendidikan Jatim Lakukan SKB 5 Menteri
Surabaya - Menyikapi Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri tentang pemerataan guru, Dinas Pendidikan Jatim segera mendistribusikan ratusan guru untuk memenuhi kebutuhan di seluruh kabupaten/kota.

"Ini sesuatu yang relevansi dan sangat positif dalam menyikapi SKB 5 menteri yang nanti hasilnya akan kami kirimkan ke Gubernur dan akan diteruskan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jatim, Harun kepada wartawan, Senin (23/4/2012).

Harun mengungkapkan, selain akan menidaklanjuti SKB 5 menteri juga didapatkan 5 poin kesepakatan dari hasil keputusan rapat para guru se Jawa Timur.

"Ada beberapa kebijakan untuk menindaklanjuti SKB yang juga akan kita sampaikan ke pak Gubernur," imbuhnya.

Beberapa kebijakan yang akan dilakukan yakni, Dinas Pendidikan Jatim akan menggabungkan sekolah yang berdekatan, memindahkan guru kejenjang yang lain dengan memberikan pembekalan terlebih dulu dalam bentuk program Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) sehingga hak dan kewajiban guru tidak ada yang hilang.

"Memberikan beban tambahan pada guru yang jam mengajarnya kurang menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah serta menarik guru swasta ke sekolah negeri sehingga memenuhi beban mengajarnya," jelasnya.

Sementara data jumlah kebutuhan guru SD, SMP dan SMA/SMK se Jatim yakni:Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ze/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%