detikcom
Sabtu, 21/04/2012 20:19 WIB

Mendiknas Merintis Nilai UN Sebagai Paspor Masuk PTN

Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - Kemendiknas terus melakukan terobosan sistem ujian nasional (UN). Rencananya, tahun ajaran baru 2012/2013, Kemendiknas berharap nilai UN setingkat SMA, bisa menjadi paspor atau tiket masuk ke perguruan tinggi tanpa melalui UMPTN.

"Kita memang sudah merintis UN sebagai bagian dari proses integrasi. Hasil UN anak-anak SMA, MA, SMK kita harapkan sebagai tiket atau paspor untuk masuk ke perguruan tinggi negeri," kata Mendiknas, M Nuh kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (21/4/2012).

Mantan Rektor ITS Surabaya ini mengatakan, diperkirakan mulai tahun ajaran baru 2012/2013, perguruan tinggi negeri (PTN) dan Kemendiknas dapat menyepakati, bahwa nilai UN dapat dijadikan sebagai paspor masuk ke PTN.

Ketika ditanya lebih lanjut, tentang formulanya seperti apa, Nuh menegaskan, secara teknis masih mendiskusikan dan mendesain bersama-sama antara pendidikan menengah (Dikmen) Kemendiknas dengan perguruan tinggi negeri (PTN).

"Nantinya, masuk ke mana saja, masuk ke PTN mana saja, tinggal masukkan data base dan kita berikan suplai informasi yang kita miliki di perguruan tinggi itu. Dengan data base UN aslinya juga ada, anak mendaftarnya ke mana, tinggal masukkan nilainya berapa dengan nomor sekian-sekian. Cek dengan data yang kami miliki dengan merangking jurusan ini ada berapa anak yang mnendaftar, nilai UN seperti apa, langsung cut, ok selesai. Sehingga sangat-sangat efisen tidak terlalu banyak biaya," paparnya.

Nuh menerangkan, dengan adanya sistem tersebut, minimla dapat menekan biaya. "Paling tidak menghemat lah. Jangan sampai anak itu, habis UN dites lagi, dites lagi, teas lagi. Ini kan membutuhkan biaya besar, baik biaya dari sisi finasial maupun biaya dari energi," tuturnya.

Ia mencontohkan, jika setiap masuk ke PTN membutuhkan biayanya sekitar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. Biaya tersebut digunakan untuk seperti pembelian formulir, transportasi dan biaya lain-lain.

"Kalau bisa mengeleminir Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu kali dengan sekitar 400 ribu pendaftar, itu sudah berapa miliar. Berapa triliun bisa kita hemat secara nasional. Dan pada akhirnya itu akan menjadi beban dari masyarakat. Ini sangat sayang kalau tidak dicari terobosannya," jelasnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(roi/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
77%
Kontra
23%