Detik.com News
Detik.com

Sabtu, 21/04/2012 20:19 WIB

Mendiknas Merintis Nilai UN Sebagai Paspor Masuk PTN

Rois Jajeli - detikNews
Mendiknas Merintis Nilai UN Sebagai Paspor Masuk PTN
Surabaya - Kemendiknas terus melakukan terobosan sistem ujian nasional (UN). Rencananya, tahun ajaran baru 2012/2013, Kemendiknas berharap nilai UN setingkat SMA, bisa menjadi paspor atau tiket masuk ke perguruan tinggi tanpa melalui UMPTN.

"Kita memang sudah merintis UN sebagai bagian dari proses integrasi. Hasil UN anak-anak SMA, MA, SMK kita harapkan sebagai tiket atau paspor untuk masuk ke perguruan tinggi negeri," kata Mendiknas, M Nuh kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (21/4/2012).

Mantan Rektor ITS Surabaya ini mengatakan, diperkirakan mulai tahun ajaran baru 2012/2013, perguruan tinggi negeri (PTN) dan Kemendiknas dapat menyepakati, bahwa nilai UN dapat dijadikan sebagai paspor masuk ke PTN.

Ketika ditanya lebih lanjut, tentang formulanya seperti apa, Nuh menegaskan, secara teknis masih mendiskusikan dan mendesain bersama-sama antara pendidikan menengah (Dikmen) Kemendiknas dengan perguruan tinggi negeri (PTN).

"Nantinya, masuk ke mana saja, masuk ke PTN mana saja, tinggal masukkan data base dan kita berikan suplai informasi yang kita miliki di perguruan tinggi itu. Dengan data base UN aslinya juga ada, anak mendaftarnya ke mana, tinggal masukkan nilainya berapa dengan nomor sekian-sekian. Cek dengan data yang kami miliki dengan merangking jurusan ini ada berapa anak yang mnendaftar, nilai UN seperti apa, langsung cut, ok selesai. Sehingga sangat-sangat efisen tidak terlalu banyak biaya," paparnya.

Nuh menerangkan, dengan adanya sistem tersebut, minimla dapat menekan biaya. "Paling tidak menghemat lah. Jangan sampai anak itu, habis UN dites lagi, dites lagi, teas lagi. Ini kan membutuhkan biaya besar, baik biaya dari sisi finasial maupun biaya dari energi," tuturnya.

Ia mencontohkan, jika setiap masuk ke PTN membutuhkan biayanya sekitar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. Biaya tersebut digunakan untuk seperti pembelian formulir, transportasi dan biaya lain-lain.

"Kalau bisa mengeleminir Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu kali dengan sekitar 400 ribu pendaftar, itu sudah berapa miliar. Berapa triliun bisa kita hemat secara nasional. Dan pada akhirnya itu akan menjadi beban dari masyarakat. Ini sangat sayang kalau tidak dicari terobosannya," jelasnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(roi/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%