Senin, 20/02/2012 18:51 WIB

Video 'Terima Rp 50 Ribu' Beredar di Youtube, Dua Polisi Diberi Sanksi

Hartono - detikNews
File: detiksurabaya.com
Kediri - Dua polisi penerima suap Rp 50 ribu tersebar di situs jejaring sosial Youtube menjalani sidang disiplin di Mapolres Kediri Kota. Sidang berlangsung terbuka untuk media ini, menjatuhkan sanksi Aipda S dan Briptu R.

Dalam persidangan, Aipda S terbukti melanggar peraturan pemerintah No 3 tahun 2002 tentang peraturan disiplin kepolisian pasal 4 dan pasal 6. Sementara Briptu R terbukti hanya melanggar satu pasal yakni pasal 4.

Kompol Nurhadi Wakpolresta Kediri yang memimpin sidang memberi sanksi terhadap Aipda S dengan penundaan pangkat selama satu periode jabatan, memutasi dari jajaran Polantas Kediri kota ke posisi jajaran di wilayah polsek dan menjatuhi hukuman tahanan khusus selama 21 hari. Sedangkan Briptu S mendapatkan sanksi berupa kurungan khusus selama 14 hari.

Sementara menurut Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kucoro, pihaknya serius memberi tindakan terhadap anggotanya yang terbukti melanggar peraturan dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas polisi.

"Hukuman penundaan pangkat itu adalah sanksi yang cukup berat bagi personel polri siapapun dia, karena bagi personel polri pangkat adalah cita-cita untuk mendapat gaji yang lebih baik," ungkap Ratno Kuncoro saat ditemui detiksurabaya.com usai persidangan, Senin (20/02/12).

Ratno berharap hal ini bisa menjadi pelajaran bagi anggota polisi lainnya agar tidak melakukan pelanggaran disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Terbongkarnya kasus itu setelah sebuah video di situs jejaring sosial Youtube menampilkan petugas polisi sedang menerima duit suap Rp 50 ribu. Video amatir berjudul 'Di Tilang Polisi Kediri' itu direkam menggunakan kamera ponsel dan diupload oleh akun TheEstwo pada 18 Desember 2011.

Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik itu, terlihat dua oknum anggota Unit Lantas Polres Kediri, Jawa Timur. Satu orang petugas mengawasi, sementara satu lainnya yang mengenakan tanda BM di lengan sebelah kiri menerima uang.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%