detikcom
Rabu, 27/07/2011 15:58 WIB

BI Siapkan 500 Outlet Penukaran Uang Lebaran

Zainal Effendi - detikNews
Surabaya - Bank Indonesia (BI) Surabaya menyiapkan 500 outlet atau tempat penukaran uang lebaran. Outlet yang dibuka di 6 wilayah kerjanya di area Jawa Timur ini untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penukar uang baru.

Keenam wilayah BI Surabaya yakni, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Jombang dan Bojonegoro.

"Pembukaan tempat penukaran uang ini kita lakukan kerjasama dengan bank-bank umum serta BPR yang termasuk dalam wilayah kerja kami," kata Hamid Ponco Wibowo kepada wartawan, Rabu (27/7/2011).

Deputi BI Surabaya Bidang Sistem Pembayaran dan Managemen Intern ini menambahkan, jika penukaran uang dapat dilakukan secara serentak mulai 1 Agustus 2011. Namun pembukaan tidak dilakukan seminggu penuh. "Hanya kita buka 3 hari saja, Selasa hingga Kamis mulai pukul 09.00-11.00 WIB," imbuhnya.

Dia juga menyebutkan jika pelayanan penukaran uang baik yang dilakukan pihaknya maupun bank-bank umum serta BPR tidak memungut biaya. Selain itu, untuk memudahkan Hamid menyebutkan jika BI maupun bank umum serta BPR akan memasang spanduk.

Selain melakukan kerjasama dengan bank umum, BI juga melayani kebutuhan stakeholder dan mitra kerja secara kolektif. "Kita juga melayani penukaran uang di Jatim yang akan dilayani KBI Malang, KBI Kediri dan KBI Jember maupun perbankan di wilayah kerja masing-masing," pungkasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%