detikcom
Minggu, 08/05/2011 19:12 WIB

Insiden Pembubaran Falun Gong

Penyelidikan Pengeroyokan Oknum Polisi ke Wartawan Diserahkan Polda Jatim video

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
Surabaya - Penyelidikan kasus pengeroyokan yang dilakukan oknum polisi terhadap wartawan yang meliput pembubaran Falun Gong di Jalan Sedap Malam, awalnya dilakukan Polrestabes Surabaya.

Namun, untuk menjaga netralitas, penyelidikan tersebut diserahkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jatim.

"Untuk penyelidikan lebih lanjut, kita serahkan ke Polda Jatim biar pemeriksaannya netral," kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Coki Manurung kepada wartawan di ruang eksekutif mapolrestabes, Jalan Sikatan, Minggu (8/5/2011).

Penyerahan penyelidikan kasus pemukulan yang dialami wartawan ke Polda Jatim dibenarkan Kabid Humas Kombes Pol Rahmat Mulyana.

"Sesuai petunjuk pimpinan, penyelidikan kasus ini ditarik ke Polda Jatim," kata Kombes Pol Rahmat Mulyana yang juga ikut pertemuan dengan wartawan di ruang eksekutif Mapolrestabes Surabaya.

Menurutnya, kasus pemukulan terhadap wartawan ini sudah terdengar hingga ke Mabes Polri. Upaya yang dilakukan Kapolda Jatim Irjen Pol Untung S Radjab, diantaranya memanggil Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Coki Manurung untuk dimintai keterangan.

"Kita berjanji melakukan penyelidikan yang terbuka dan tuntas sesuai undang-undang dan aturan yang berlaku. Penyelidikan kasus ini akan dilakukan secara profesional, proporsional dan tidak akan ditutup-tutupi," tuturnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(roi/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%