Sabtu, 19/03/2011 12:34 WIB

Antisipasi Kendaraan Bodong, Dispenda Jatim Dirikan Samsat di Kepulauan

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
Surabaya - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Timur terus mengembangkan kantor pelayanan Samsat hingga ke wilayah kepulauan. Hingga tahun 2011 ini, Dispenda sudah mendirikan samsat di daerah kepulauan seperti di Pulau Bawean Kabupaten Gresik dan Pulau Kangean Kabupaten Sumenep.

Kadispenda Jatim, Anak Agung Gede Raka Wija mengatakan, pembentukan Samsat di wilayah kepulauan, untuk memudahkan masyarakat di kepulauan dalam membayar pajak.

"Sekarang ini tidak ada kesan masyarakat di kepulauan bahwa membayar pajak itu mahal. Mahalnya karena ongkos perjalanan ke daratan. Dengan pelayanan pendirian samsat di kepulauan, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang ada di kepulauan," kata Anak Agung Gede Raka Wija, Sabtu (19/3/2011).

Dari informasi yang dihimpun, banyak kendaraan di wilayah kepulauan yang dianggap bodong atau tidak memiliki surat-surat kendaraan. Kendaraan bodong itu disebabkan diantaranya masyarakat malas mengurus surat-surat kendaraannya.

"Karena kendaraannya tidak pernah diurus surat-suratnya, sehingga kendaraannya tidak memiliki surat-surat dan dianggap bodong," jelasnya.

Hingga tahun 2011 ini, sudah ada Samsat Kepulauan yakni Samsat Bawean yang berdiri pada tahun 2008 dan Samsat Kangean yang baru didirkan pada Januari 2011 lalu. Samsat di kepulauan juga membuahkan hasil seperti di Pulau Bawean. Dari sekitar 10.000 objek pajak kendaraan, 97 persen wajib pajak membayar pajaknya. Sedangkan yang 3 persen belum terbayarkan, karena ditinggal pemiliknya pergi ke luar neger bekerja sebagai TKI.

"Tapi kalau lebaran Idul Fitri, biasanya mereka pulang kampung dan juga akan membayar pajak kendaraannya," tuturnya.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
40%
Kontra
60%