detikcom
Sabtu, 19/03/2011 12:34 WIB

Antisipasi Kendaraan Bodong, Dispenda Jatim Dirikan Samsat di Kepulauan

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
Surabaya - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Timur terus mengembangkan kantor pelayanan Samsat hingga ke wilayah kepulauan. Hingga tahun 2011 ini, Dispenda sudah mendirikan samsat di daerah kepulauan seperti di Pulau Bawean Kabupaten Gresik dan Pulau Kangean Kabupaten Sumenep.

Kadispenda Jatim, Anak Agung Gede Raka Wija mengatakan, pembentukan Samsat di wilayah kepulauan, untuk memudahkan masyarakat di kepulauan dalam membayar pajak.

"Sekarang ini tidak ada kesan masyarakat di kepulauan bahwa membayar pajak itu mahal. Mahalnya karena ongkos perjalanan ke daratan. Dengan pelayanan pendirian samsat di kepulauan, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang ada di kepulauan," kata Anak Agung Gede Raka Wija, Sabtu (19/3/2011).

Dari informasi yang dihimpun, banyak kendaraan di wilayah kepulauan yang dianggap bodong atau tidak memiliki surat-surat kendaraan. Kendaraan bodong itu disebabkan diantaranya masyarakat malas mengurus surat-surat kendaraannya.

"Karena kendaraannya tidak pernah diurus surat-suratnya, sehingga kendaraannya tidak memiliki surat-surat dan dianggap bodong," jelasnya.

Hingga tahun 2011 ini, sudah ada Samsat Kepulauan yakni Samsat Bawean yang berdiri pada tahun 2008 dan Samsat Kangean yang baru didirkan pada Januari 2011 lalu. Samsat di kepulauan juga membuahkan hasil seperti di Pulau Bawean. Dari sekitar 10.000 objek pajak kendaraan, 97 persen wajib pajak membayar pajaknya. Sedangkan yang 3 persen belum terbayarkan, karena ditinggal pemiliknya pergi ke luar neger bekerja sebagai TKI.

"Tapi kalau lebaran Idul Fitri, biasanya mereka pulang kampung dan juga akan membayar pajak kendaraannya," tuturnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%