detikcom
Sabtu, 19/03/2011 12:34 WIB

Antisipasi Kendaraan Bodong, Dispenda Jatim Dirikan Samsat di Kepulauan

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
Surabaya - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Timur terus mengembangkan kantor pelayanan Samsat hingga ke wilayah kepulauan. Hingga tahun 2011 ini, Dispenda sudah mendirikan samsat di daerah kepulauan seperti di Pulau Bawean Kabupaten Gresik dan Pulau Kangean Kabupaten Sumenep.

Kadispenda Jatim, Anak Agung Gede Raka Wija mengatakan, pembentukan Samsat di wilayah kepulauan, untuk memudahkan masyarakat di kepulauan dalam membayar pajak.

"Sekarang ini tidak ada kesan masyarakat di kepulauan bahwa membayar pajak itu mahal. Mahalnya karena ongkos perjalanan ke daratan. Dengan pelayanan pendirian samsat di kepulauan, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang ada di kepulauan," kata Anak Agung Gede Raka Wija, Sabtu (19/3/2011).

Dari informasi yang dihimpun, banyak kendaraan di wilayah kepulauan yang dianggap bodong atau tidak memiliki surat-surat kendaraan. Kendaraan bodong itu disebabkan diantaranya masyarakat malas mengurus surat-surat kendaraannya.

"Karena kendaraannya tidak pernah diurus surat-suratnya, sehingga kendaraannya tidak memiliki surat-surat dan dianggap bodong," jelasnya.

Hingga tahun 2011 ini, sudah ada Samsat Kepulauan yakni Samsat Bawean yang berdiri pada tahun 2008 dan Samsat Kangean yang baru didirkan pada Januari 2011 lalu. Samsat di kepulauan juga membuahkan hasil seperti di Pulau Bawean. Dari sekitar 10.000 objek pajak kendaraan, 97 persen wajib pajak membayar pajaknya. Sedangkan yang 3 persen belum terbayarkan, karena ditinggal pemiliknya pergi ke luar neger bekerja sebagai TKI.

"Tapi kalau lebaran Idul Fitri, biasanya mereka pulang kampung dan juga akan membayar pajak kendaraannya," tuturnya.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bdh/bdh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%