Kamis, 17/03/2011 13:50 WIB

Penyaluran Bantuan untuk Korban Tsunami Jepang Melalui PMI Pusat

Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - Bagi masyarakat yang ingin membantu warga Jepang yang menjadi korban bencana tsunami bisa disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat. Bantuan kemanusiaan berupa uang bisa ditransfer rekening 0700004804337 Bank Mandiri.

"Kami juga menerima bantuan kemanusiaan melalui bank atas nama Palang Merah Indonesia Jepang," ungkap Deputy Consul General Consulat General of Japan di Surabaya, Tetsuro Taniuchi kepada wartawan di kantor Konjen Jepang di Jalan Sumatera, Kamis (17/3/2011).

Dari data resmi yang disampaikan Konjen Jepang di Surabaya, data terakhir tercatat jumlah warga di Jepang yang meninggal akibat bencana itu sebanyak 4.314 jiwa, yang mengalami luka-luka 2.285 jiwa, korban hilang sebanyak 8.606 jiwa. Sedangkan yang jumlah yang telah dievakuasi mencapai 416.119 jiwa.

Tetsuro mengatakan, saat ini di Jepang masih musim dingin, sehingga warga yang dievakuasi yang paling penting saat ini membutuhkan selimut. "Kalau ada bantuan selimut dan bantuan kemanusiaan, bisa dikirimkan ke kantor Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta," jelasnya.

Kantor PMI Pusat yang mengelola bantuan dana kemanusiaan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Jepang, yakni beralamatkan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 96 Jakarta.

Ia mengatakan, pemerintah Indonesia juga akan mengirimkan pasukan rescue ke Jepang. Namun, sampai saat ini, belum tiba di Jepang.

"Kami ucapkan terima kasih banyak dan Pemerintah Jepang juga sudah menerima surat duka cita dari Presiden Bambang Yudhoyono," jelasnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(gik/gik)



Sponsored Link
Twitter Recommendation
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%