detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 04:54 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 10/01/2011 13:03 WIB

Beda Nama Tapi Satu Alamat, Bakal Kena Pajak Progresif

Imam Wahyudiyanta - detikNews
Surabaya - Sejak awal tahun ini, pajak progresif diberlakukan terhadap pemilik mobil pribadi yang mempunyai lebih dari satu dan pemilik motor yang silinder motornya di atas 250 cc. Ada pengertian jika pajak progresif hanya dikenakan terhadap nama pemilik kendaraan saja. Ternyata tidak, alamat juga menjadi catatan petugas untuk pengenaan pajak progresif.

"Tak hanya nama, alamat juga dilihat untuk pengenaan pajak progresif," kata Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Jatim, Anak Agung Gde Raka Wija, saat dihubungi detiksurabaya.com, Senin (10/1/2011).

Gde, mengatakan bahwa pajak progresif memang diterapkan pada kendaraan yang terdaftar dalam nama satu kepala keluarga baik nama anak, istri maupun orangtua berdasarkan Kartu Susunan Keluarga (KSK).

Bagaimana jika kendaraan tersebut dijual, sedangkan si pembeli belum melakukan balik nama? Gde mengatakan bahwa jika kasusnya seperti itu, maka si penjual kendaraan bisa mendatangi loket khusus di Samsat.

Di loket khusus tersebut menurut Gde, si penjual bisa menginformasikan jika mobilnya sudah dijual dan belum dibalik nama. Disitu pula para pemilik kendaraan bisa meng-updated kepemilikan semua kendaraannya.

"Kalau tidak melapor, tetap kena pajak progresif karena kami juga tidak tahu jika kendaraan tersebut sudah dijual," tambah Gde.

Seterusnya, tambah Gde, si pembeli juga bisa mendapatkan kemudahan karena kebijakan pajak progresif juga dibarengi dengan kebijakan pemutihan. Kebijakan pembebasan biaya sanksi dan denda ini akan berlaku hingga bulan Juni mendatang.

Pajak progresif sendiri mengatur bahwa kendaraan pertama dikenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1,5 %, kendaraan kedua 2 %, kendaraan ketiga 2,5 % dan kendaraan keempat dan seterusnya sebesar 3,5 %.


Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bdh/bdh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
85%
Kontra
15%