detikcom
Senin, 10/01/2011 13:03 WIB

Beda Nama Tapi Satu Alamat, Bakal Kena Pajak Progresif

Imam Wahyudiyanta - detikNews
Surabaya - Sejak awal tahun ini, pajak progresif diberlakukan terhadap pemilik mobil pribadi yang mempunyai lebih dari satu dan pemilik motor yang silinder motornya di atas 250 cc. Ada pengertian jika pajak progresif hanya dikenakan terhadap nama pemilik kendaraan saja. Ternyata tidak, alamat juga menjadi catatan petugas untuk pengenaan pajak progresif.

"Tak hanya nama, alamat juga dilihat untuk pengenaan pajak progresif," kata Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Jatim, Anak Agung Gde Raka Wija, saat dihubungi detiksurabaya.com, Senin (10/1/2011).

Gde, mengatakan bahwa pajak progresif memang diterapkan pada kendaraan yang terdaftar dalam nama satu kepala keluarga baik nama anak, istri maupun orangtua berdasarkan Kartu Susunan Keluarga (KSK).

Bagaimana jika kendaraan tersebut dijual, sedangkan si pembeli belum melakukan balik nama? Gde mengatakan bahwa jika kasusnya seperti itu, maka si penjual kendaraan bisa mendatangi loket khusus di Samsat.

Di loket khusus tersebut menurut Gde, si penjual bisa menginformasikan jika mobilnya sudah dijual dan belum dibalik nama. Disitu pula para pemilik kendaraan bisa meng-updated kepemilikan semua kendaraannya.

"Kalau tidak melapor, tetap kena pajak progresif karena kami juga tidak tahu jika kendaraan tersebut sudah dijual," tambah Gde.

Seterusnya, tambah Gde, si pembeli juga bisa mendapatkan kemudahan karena kebijakan pajak progresif juga dibarengi dengan kebijakan pemutihan. Kebijakan pembebasan biaya sanksi dan denda ini akan berlaku hingga bulan Juni mendatang.

Pajak progresif sendiri mengatur bahwa kendaraan pertama dikenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1,5 %, kendaraan kedua 2 %, kendaraan ketiga 2,5 % dan kendaraan keempat dan seterusnya sebesar 3,5 %.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%