detikcom
Sabtu, 11/12/2010 12:37 WIB

Tak Punya Uang, Joko Aniaya Pemijat Plus-plus

Muhammad Aminudin - detikNews
Halaman 1 dari 2
Malang - Tak punya uang untuk membayar pemijat plus-plus yang disewanya, Joko Susilo alias Andi (27), naik pitam. Dia menganiaya Agustin Susilowati (31), seorang pemijat panggilan.

Aksi itu dilakukannya saat dia membooking Agustin di di Hotel Pinus Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Kota Malang, pada Jumat (10/12/2010) malam.

Akibat perbuatannya, Joko kini menjadi tahanan di Mapolsekta Blimbing. Lelaki yang bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten
Pasuruan ini menganiaya Agustin hingga mengalami luka di bagian kepala, setelah dipukul menggunakan batu.

Pelaku membooking Agustin setelah membaca iklan di media cetak. Dalam iklan itu, tukang pijat itu beralamatkan di Perum Ardimulyo blok L 1, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Tertarik dengan tawaran yang dipajang, pelaku kemudian menghubungi nomor iklan tersebut untuk memesan layanan pijat plus-plus itu. Singkat cerita, pelaku kemudian membooking satu kamar di Hotel Pinus, dimana dirinya akan mendapatkan layanan pijat plus.

Namun kehadiran korban, malah membuat pelaku kalang kabut. Pasalnya dia beranggapan akan mengeluarkan uang dalam jumlah besar, usai menerima layanan pijat korban. Takut ditagih uang jasa, pelaku akhirnya nekat menganiaya korban.

"Keduanya kemudian bertemu di dalam kamar, sesuai pengakuan pelaku, korban belum sempat memijatnya, keburu dia bingung untuk membayar layanan pijat itu, hingga nekat memukuli korban pingsan," ungkap Kapolsek Blimbing AKP Gatot Suseno saat berbincang dengan detiksurabaya.com di mapolsek Jalan Raden Intan, Sabtu (11/12/2010).Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(wln/wln)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%