detikcom
Kamis, 16/09/2010 14:04 WIB

Mesum dengan PIL di Hotel, Istri Digerebek Suami

Riza A - detikNews
Bojonegoro - Pasangan selingkuh Setyorini (28) warga Desa Sembung, Kecamatan Parengen, Kabupaten Tuban dan Pamuji (42) Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Tuban digerebek polisi saat sedang mesum di kamar Hotel Sahabat yang terletak di Jl WR Supratman, Kota Bojonegoro.

Penggerebekan yang dilakukan petugas Polres Bojonegoro tersebut berdasar laporan dari Edi Sugiantoro (28) seorang pedagang asal Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban yang tak lain adalah suami dari Setyorini.

Ceritanya, Edi Sugianto awalnya curiga saat melihat istrinya keluar dari rumah kemudian masuk ke dalam mobil yang tidak dikenal kemudian pergi bersama pria idaman lain (pil) menuju Bojonegoro. Setelah diikuti, ternyata mereka masuk ke dalam hotel Sahabat. Merasa kecewa dan marah, Edi langsung mendatangi Polres Bojonegoro untuk melaporkan kejadian ini.

Dan selanjutnya, polisi bersama Edi mendatangi Hotel Sahabat untuk membuktikan laporan tersebut. "Ternyata benar, saat kita tanya kepada dua orang pegawai hotel, yakni Agus Suipto (45) dan Djadi Waluyo (51), mereka mengatakan bahwa ada sepasang lelaki perempuan yang sedang berada di dalam kamar," ungkap Kasubag Humas Polres Bojonegoro, AKP MT Ariyadi.

Selanjutnya, polisi menggerebek kamar tersebut. Dan hasilnya, pasangan selingkuh Setyorini dan Pamuji sedang berada di dalam kamar nomor 24 hotel Sahabat. "Selanjutnya, mereka kita bawa ke Mapolres Bojonegoro untuk menjalani pemeriksaan. Keduanya dijerat dengan pasar Perzinahan karena ada laporan dari sang suami," ungkap Ariyadi


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%