Selasa, 06/07/2010 15:57 WIB

RSAL Gelar Operasi Pembuatan Daun Telinga

Zainal Effendi - detikNews
Foto: Zainal Effendi
Surabaya - Untuk pertama kalinya klinik estetika Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) dr Ramelan, melakukan operasi penanaman costa atau membentuk daun telinga.

Operasi ini dilakukan selama 6 jam melibatkan 5 dokter spesialis. Operasi penanaman costa ini dilakukan terhadap pasien I Gusti Ngurah Made Putra Eriawan (11) asal Surabaya yang menetap di Bali.

"Eriawan, sejak lahir sudah mengalami kelainan pada alat pendengarannya. Untuk telinga sebelah kiri tidak bisa mendengar, sedangkan bagian kanan masih berfungsi," kata salah satu tim dokter, dr IDG Nalendra DI, SpB-TKV kepada wartawan di sela-sela operasi di RSAL Dr Ramelan, Jalan Bendul Merisi, Selasa (6/7/2010).

Meski tidak ada kendala yang berarti dokter spesialis bedah thoraks cardiovaskuler mengaku operasi itu sedikit rumit karena baru pertama kali dilakukan. Dia menjelaskan, operasi akan dilakukan dalam beberapa tiga yakni, operasi pertama akan dilakukan dengan pengambilan tulang rusuk kanan yang akan ditempel di bagian telinga.

"Hal ini lebih baik daripada harus menggunakan silicon yang risikonya lebih besar. Sedangkan operasi kedua akan kita lakukan 6 bulan setelah operasi pertama," ungkapnya.

Operasi kedua akan dilakukan membentuk daun telinga yang dilanjutkan dengan tahap ketiga dengan melakukan pemeriksaan untuk melihat hasil operasi pertama dan kedua.

Nalendra berharap operasi akan berjalan lancar dan pendengaran pasien kembali normal. "Selain optimis operasi tahap pertama akan berjalan lancar. Kita berharap pendengaran pasien bisa kembali normal," pungkasnya.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ze/wln)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%