detikcom
Sabtu, 30/01/2010 14:35 WIB

Waspadai Modus Penipuan Berkedok Proyek

Steven Lenakoly - detikNews
Surabaya - Polisi meminta masyarakat agar mewaspadai penawaran proyek pembangunan yang mengatasnamakan pemerintah. Pasalnya modus ini mudah menjebak karena iming-iming keuntungan yang besar.

Modus penipuan ini pernah dilakukan Ni Luh, seorang pegawai Pemprov Jatim. Ia berhasil memberdayai 30 korban dengan nilai kerugian sebesar Rp 23 miliar.

"Modus seperti ini memang mampu meyakinkan korban karena yang menawarkan memang seorang pegawai pemerintahan," kata Kapolres Surabaya Timur, AKBP Samudi kepada detiksurabaya.com, Sabtu (30/1/2010).

Samudi menjelaskan, modus penipuan ini juga sangat rapi dan tidak terlihat seperti tindak kejahatan. Korban tetap diberikan keuntungan seperti yang dijanjikan pelaku. "Sehingga korban tidak merasa uangnya telah dipakai oleh pelaku," tuturnya.

Namun, lanjutnya, setelah bulan ke-3 atau ke-4 pemilik uang tidak lagi mendapatkan keuntungan. Alasan yang dikemukakan pelaku karena proyek tersebut masih tersendat. Untung yang diberikan kepada korban itu sebenarnya diambilkan dari uang korban yang lainnya. Perputaran itu terus bergulir dan tidak akan terungkap kalau korban tidak
melaporkan kasus ini.

Ia memberikan tips agar terhindari dari penipuan model itu yakni dengan mendatangi instansi itu dan menanyakan kebenaran proyek itu. Kemudian sebaiknya tidak menyetorkan uang sedikit pun.

"Karena semua berjalan seperti keadaan normal. Padahal uang itu hanya uang korban yang diputarkan antar korban," ungkapnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(stv/wln)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%