Sabtu, 30/01/2010 14:35 WIB

Waspadai Modus Penipuan Berkedok Proyek

Steven Lenakoly - detikNews
Surabaya - Polisi meminta masyarakat agar mewaspadai penawaran proyek pembangunan yang mengatasnamakan pemerintah. Pasalnya modus ini mudah menjebak karena iming-iming keuntungan yang besar.

Modus penipuan ini pernah dilakukan Ni Luh, seorang pegawai Pemprov Jatim. Ia berhasil memberdayai 30 korban dengan nilai kerugian sebesar Rp 23 miliar.

"Modus seperti ini memang mampu meyakinkan korban karena yang menawarkan memang seorang pegawai pemerintahan," kata Kapolres Surabaya Timur, AKBP Samudi kepada detiksurabaya.com, Sabtu (30/1/2010).

Samudi menjelaskan, modus penipuan ini juga sangat rapi dan tidak terlihat seperti tindak kejahatan. Korban tetap diberikan keuntungan seperti yang dijanjikan pelaku. "Sehingga korban tidak merasa uangnya telah dipakai oleh pelaku," tuturnya.

Namun, lanjutnya, setelah bulan ke-3 atau ke-4 pemilik uang tidak lagi mendapatkan keuntungan. Alasan yang dikemukakan pelaku karena proyek tersebut masih tersendat. Untung yang diberikan kepada korban itu sebenarnya diambilkan dari uang korban yang lainnya. Perputaran itu terus bergulir dan tidak akan terungkap kalau korban tidak
melaporkan kasus ini.

Ia memberikan tips agar terhindari dari penipuan model itu yakni dengan mendatangi instansi itu dan menanyakan kebenaran proyek itu. Kemudian sebaiknya tidak menyetorkan uang sedikit pun.

"Karena semua berjalan seperti keadaan normal. Padahal uang itu hanya uang korban yang diputarkan antar korban," ungkapnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(stv/wln)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%