Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 30/01/2010 14:35 WIB

Waspadai Modus Penipuan Berkedok Proyek

Steven Lenakoly - detikNews
Surabaya - Polisi meminta masyarakat agar mewaspadai penawaran proyek pembangunan yang mengatasnamakan pemerintah. Pasalnya modus ini mudah menjebak karena iming-iming keuntungan yang besar.

Modus penipuan ini pernah dilakukan Ni Luh, seorang pegawai Pemprov Jatim. Ia berhasil memberdayai 30 korban dengan nilai kerugian sebesar Rp 23 miliar.

"Modus seperti ini memang mampu meyakinkan korban karena yang menawarkan memang seorang pegawai pemerintahan," kata Kapolres Surabaya Timur, AKBP Samudi kepada detiksurabaya.com, Sabtu (30/1/2010).

Samudi menjelaskan, modus penipuan ini juga sangat rapi dan tidak terlihat seperti tindak kejahatan. Korban tetap diberikan keuntungan seperti yang dijanjikan pelaku. "Sehingga korban tidak merasa uangnya telah dipakai oleh pelaku," tuturnya.

Namun, lanjutnya, setelah bulan ke-3 atau ke-4 pemilik uang tidak lagi mendapatkan keuntungan. Alasan yang dikemukakan pelaku karena proyek tersebut masih tersendat. Untung yang diberikan kepada korban itu sebenarnya diambilkan dari uang korban yang lainnya. Perputaran itu terus bergulir dan tidak akan terungkap kalau korban tidak
melaporkan kasus ini.

Ia memberikan tips agar terhindari dari penipuan model itu yakni dengan mendatangi instansi itu dan menanyakan kebenaran proyek itu. Kemudian sebaiknya tidak menyetorkan uang sedikit pun.

"Karena semua berjalan seperti keadaan normal. Padahal uang itu hanya uang korban yang diputarkan antar korban," ungkapnya.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(stv/wln)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%