detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 13:02 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 25/01/2010 18:32 WIB

Mantan Bupati Lumajang Jadi Tersangka Korupsi KSO

Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - Mantan Bupati Lumajang Ahmad Fauzi serta mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang, Endro Prapto Ariyadi ditetapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai tersangka dugaan korupsi senilai Rp 5,2 miliar pada perjanjian kerjasama operasional (KSO) Pemkab Lumajang.

Selain kedua mantan pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, pidana khusus (Pidsus) Kejati Jatim juga menetapkan Direktur CV Mutiara atau Direktur PT Mutiara Halim, Setiyadi Laksono Halim sebagai tersangka.

"Ketiganya kita tetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi dalam pengambilan dan pengolahan bahan galian C di Lumajang pada tahun 2004 sampai 2008 oleh PT Mutiara Halim atau CV Mutiara," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim M Anwar kepada wartawan di Kantor Kejati, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Senin (25/1/2010).

Anwar menerangkan, pada 14 Oktober 2004, Sekretaris Daerah (sekda) Lumajang Endro Prasetyo Ariyadi atas nama Pemkab Lumajang menandatangani perjanjian kerjasama operasional (KSO) No 8 Tahun 2004 dengan Cv Mutiara, tentang pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C (pasir) di Lumajang, untuk jangka waktu 19 tahun terhitung mulai 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2024.

"Dalam perjanjian itu, CV Mutiara diwajibkan menyetor ke kas daerah Rp 450 juta per tahun. Padahal, pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C itu tidak pernah dilakukan studi kelayakan, sehingga tidak ada tolak ukur perhitungan jumlah setoran," tuturnya.

Anwar mengatakan, mantan Bupati Lumajang Ahmad Fauzi diduga terlibat dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 5.286.758.952.

"Kerugian keuangan negara dalam pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C di Kab Lumajang pada tahun 2004 sampai 2005 oleh PT Mutiara Halim sekitar Rp 5 miliar lebih," tandasnya.

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(roi/wln)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%