Detik.com News
Detik.com
Senin, 25/01/2010 18:32 WIB

Mantan Bupati Lumajang Jadi Tersangka Korupsi KSO

Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - Mantan Bupati Lumajang Ahmad Fauzi serta mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang, Endro Prapto Ariyadi ditetapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai tersangka dugaan korupsi senilai Rp 5,2 miliar pada perjanjian kerjasama operasional (KSO) Pemkab Lumajang.

Selain kedua mantan pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, pidana khusus (Pidsus) Kejati Jatim juga menetapkan Direktur CV Mutiara atau Direktur PT Mutiara Halim, Setiyadi Laksono Halim sebagai tersangka.

"Ketiganya kita tetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi dalam pengambilan dan pengolahan bahan galian C di Lumajang pada tahun 2004 sampai 2008 oleh PT Mutiara Halim atau CV Mutiara," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim M Anwar kepada wartawan di Kantor Kejati, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Senin (25/1/2010).

Anwar menerangkan, pada 14 Oktober 2004, Sekretaris Daerah (sekda) Lumajang Endro Prasetyo Ariyadi atas nama Pemkab Lumajang menandatangani perjanjian kerjasama operasional (KSO) No 8 Tahun 2004 dengan Cv Mutiara, tentang pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C (pasir) di Lumajang, untuk jangka waktu 19 tahun terhitung mulai 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2024.

"Dalam perjanjian itu, CV Mutiara diwajibkan menyetor ke kas daerah Rp 450 juta per tahun. Padahal, pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C itu tidak pernah dilakukan studi kelayakan, sehingga tidak ada tolak ukur perhitungan jumlah setoran," tuturnya.

Anwar mengatakan, mantan Bupati Lumajang Ahmad Fauzi diduga terlibat dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 5.286.758.952.

"Kerugian keuangan negara dalam pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C di Kab Lumajang pada tahun 2004 sampai 2005 oleh PT Mutiara Halim sekitar Rp 5 miliar lebih," tandasnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(roi/wln)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%