Senin, 25/01/2010 18:32 WIB

Mantan Bupati Lumajang Jadi Tersangka Korupsi KSO

Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - Mantan Bupati Lumajang Ahmad Fauzi serta mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang, Endro Prapto Ariyadi ditetapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai tersangka dugaan korupsi senilai Rp 5,2 miliar pada perjanjian kerjasama operasional (KSO) Pemkab Lumajang.

Selain kedua mantan pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, pidana khusus (Pidsus) Kejati Jatim juga menetapkan Direktur CV Mutiara atau Direktur PT Mutiara Halim, Setiyadi Laksono Halim sebagai tersangka.

"Ketiganya kita tetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi dalam pengambilan dan pengolahan bahan galian C di Lumajang pada tahun 2004 sampai 2008 oleh PT Mutiara Halim atau CV Mutiara," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim M Anwar kepada wartawan di Kantor Kejati, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Senin (25/1/2010).

Anwar menerangkan, pada 14 Oktober 2004, Sekretaris Daerah (sekda) Lumajang Endro Prasetyo Ariyadi atas nama Pemkab Lumajang menandatangani perjanjian kerjasama operasional (KSO) No 8 Tahun 2004 dengan Cv Mutiara, tentang pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C (pasir) di Lumajang, untuk jangka waktu 19 tahun terhitung mulai 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2024.

"Dalam perjanjian itu, CV Mutiara diwajibkan menyetor ke kas daerah Rp 450 juta per tahun. Padahal, pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C itu tidak pernah dilakukan studi kelayakan, sehingga tidak ada tolak ukur perhitungan jumlah setoran," tuturnya.

Anwar mengatakan, mantan Bupati Lumajang Ahmad Fauzi diduga terlibat dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 5.286.758.952.

"Kerugian keuangan negara dalam pemungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C di Kab Lumajang pada tahun 2004 sampai 2005 oleh PT Mutiara Halim sekitar Rp 5 miliar lebih," tandasnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(roi/wln)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%
MustRead close