detikcom
Jumat, 22/01/2010 17:42 WIB

Keluhkan Tahapan Pilwali

Cawali Independen Siap Gugat KPU Surabaya

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
M Sholeh dan Budi Harjono
Surabaya - Kantor KPU Surabaya didatangi calon walikota (cawali) dari Independen. Kedatangan cawali itu menyampaikan keluhannya terhadap tahapan pilwali yang dinilai dapat menggagalkan pencalonan dari calon independen. Jika tidak ada tanggapan, mereka akan melayangkan gugutan ke PTUN.

Dua cawali independen yang mendatangi Kantor KPU Surabaya, Jalan Adityawarman yakni, M Sholeh dan Budi Harjono. Mereka ditemui oleh komisioner KPU Surabaya yakni, Divisi Teknik Penyelenggara KPU Surabaya Edward Dewaruci, Divisi Logistik, Umum dan Rumah Tangga Robiyan Arifin dan Divisi Perencanaan Keuangan dan Organisasi Eko Walujo Suwardyono.

"Kedatangan kami ke KPU ini untuk menyampaikan keluhan-keluhan terkait tahapan pemilu yang sangat meresahkan calon independen. Tahapan-tahapn yang dibuat KPU itu bisa menggagalkan pencalonan dari independen," kata M Sholeh, kepada wartawan usai bertemu dengan komisioner KPU Surabaya, Jumat (22/1/2010).

Sholeh menerangkan, tahapan pemilu mengenai penyerahan dukungan calon independen pada 15 - 17 Februari 2010, maupun pendaftaran cawali dan cawawali baik dari independen maupun parpol pada 11-17 Maret 2010, dapat mempersulit atau menggagalkan pencalonan dari independen. Pasalnya, masih ada sengketa gugatan yang dilayangkan Sholeh ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan keputusan MK itu akan digedok pada 1 Maret 2010.

"Kita khawatir kalau MK mengabulkan gugatan, kita kehilangan kesempatan karena batas waktunya terlalu mepet. Kita meminta penyerahan dukungan dan pendaftaran harus bersamaan," tuturnya.

Selain itu, cawali independen juga mempermasalahkan masalah verifikasi dukungan dari warga. Mereka khawatir dengan adanya verifikasi, kerahasian pendukung akan diketahui oleh calon lainnya, dan mereka khawatir akan ada calon lainnya yang menggarap dukungan warga itu untuk berbalik arah mendekung calon yang mencaploknya.

"Verifikasi itu merupakan sebuah intervensi terhadap azas kerahasian proses penyelenggara pemilihan umum. Kita tidak ingin KPU sendiri melanggar azas kerahasian," tambah cawali independen lainnya Budi Harjono atau yang akrab dipanggil Nanang.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(roi/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%