Jumat, 22/01/2010 17:42 WIB

Keluhkan Tahapan Pilwali

Cawali Independen Siap Gugat KPU Surabaya

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
M Sholeh dan Budi Harjono
Surabaya - Kantor KPU Surabaya didatangi calon walikota (cawali) dari Independen. Kedatangan cawali itu menyampaikan keluhannya terhadap tahapan pilwali yang dinilai dapat menggagalkan pencalonan dari calon independen. Jika tidak ada tanggapan, mereka akan melayangkan gugutan ke PTUN.

Dua cawali independen yang mendatangi Kantor KPU Surabaya, Jalan Adityawarman yakni, M Sholeh dan Budi Harjono. Mereka ditemui oleh komisioner KPU Surabaya yakni, Divisi Teknik Penyelenggara KPU Surabaya Edward Dewaruci, Divisi Logistik, Umum dan Rumah Tangga Robiyan Arifin dan Divisi Perencanaan Keuangan dan Organisasi Eko Walujo Suwardyono.

"Kedatangan kami ke KPU ini untuk menyampaikan keluhan-keluhan terkait tahapan pemilu yang sangat meresahkan calon independen. Tahapan-tahapn yang dibuat KPU itu bisa menggagalkan pencalonan dari independen," kata M Sholeh, kepada wartawan usai bertemu dengan komisioner KPU Surabaya, Jumat (22/1/2010).

Sholeh menerangkan, tahapan pemilu mengenai penyerahan dukungan calon independen pada 15 - 17 Februari 2010, maupun pendaftaran cawali dan cawawali baik dari independen maupun parpol pada 11-17 Maret 2010, dapat mempersulit atau menggagalkan pencalonan dari independen. Pasalnya, masih ada sengketa gugatan yang dilayangkan Sholeh ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan keputusan MK itu akan digedok pada 1 Maret 2010.

"Kita khawatir kalau MK mengabulkan gugatan, kita kehilangan kesempatan karena batas waktunya terlalu mepet. Kita meminta penyerahan dukungan dan pendaftaran harus bersamaan," tuturnya.

Selain itu, cawali independen juga mempermasalahkan masalah verifikasi dukungan dari warga. Mereka khawatir dengan adanya verifikasi, kerahasian pendukung akan diketahui oleh calon lainnya, dan mereka khawatir akan ada calon lainnya yang menggarap dukungan warga itu untuk berbalik arah mendekung calon yang mencaploknya.

"Verifikasi itu merupakan sebuah intervensi terhadap azas kerahasian proses penyelenggara pemilihan umum. Kita tidak ingin KPU sendiri melanggar azas kerahasian," tambah cawali independen lainnya Budi Harjono atau yang akrab dipanggil Nanang.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(roi/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
64%
Kontra
36%