Jumat, 22/01/2010 17:42 WIB

Keluhkan Tahapan Pilwali

Cawali Independen Siap Gugat KPU Surabaya

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
M Sholeh dan Budi Harjono
Surabaya - Kantor KPU Surabaya didatangi calon walikota (cawali) dari Independen. Kedatangan cawali itu menyampaikan keluhannya terhadap tahapan pilwali yang dinilai dapat menggagalkan pencalonan dari calon independen. Jika tidak ada tanggapan, mereka akan melayangkan gugutan ke PTUN.

Dua cawali independen yang mendatangi Kantor KPU Surabaya, Jalan Adityawarman yakni, M Sholeh dan Budi Harjono. Mereka ditemui oleh komisioner KPU Surabaya yakni, Divisi Teknik Penyelenggara KPU Surabaya Edward Dewaruci, Divisi Logistik, Umum dan Rumah Tangga Robiyan Arifin dan Divisi Perencanaan Keuangan dan Organisasi Eko Walujo Suwardyono.

"Kedatangan kami ke KPU ini untuk menyampaikan keluhan-keluhan terkait tahapan pemilu yang sangat meresahkan calon independen. Tahapan-tahapn yang dibuat KPU itu bisa menggagalkan pencalonan dari independen," kata M Sholeh, kepada wartawan usai bertemu dengan komisioner KPU Surabaya, Jumat (22/1/2010).

Sholeh menerangkan, tahapan pemilu mengenai penyerahan dukungan calon independen pada 15 - 17 Februari 2010, maupun pendaftaran cawali dan cawawali baik dari independen maupun parpol pada 11-17 Maret 2010, dapat mempersulit atau menggagalkan pencalonan dari independen. Pasalnya, masih ada sengketa gugatan yang dilayangkan Sholeh ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan keputusan MK itu akan digedok pada 1 Maret 2010.

"Kita khawatir kalau MK mengabulkan gugatan, kita kehilangan kesempatan karena batas waktunya terlalu mepet. Kita meminta penyerahan dukungan dan pendaftaran harus bersamaan," tuturnya.

Selain itu, cawali independen juga mempermasalahkan masalah verifikasi dukungan dari warga. Mereka khawatir dengan adanya verifikasi, kerahasian pendukung akan diketahui oleh calon lainnya, dan mereka khawatir akan ada calon lainnya yang menggarap dukungan warga itu untuk berbalik arah mendekung calon yang mencaploknya.

"Verifikasi itu merupakan sebuah intervensi terhadap azas kerahasian proses penyelenggara pemilihan umum. Kita tidak ingin KPU sendiri melanggar azas kerahasian," tambah cawali independen lainnya Budi Harjono atau yang akrab dipanggil Nanang.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(roi/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%