detikcom

Senin, 21/12/2009 18:30 WIB

Pemprov Jatim Wacanakan Perda Larangan Memberi Uang ke Pengemis

Muhammad Aminudin - detikNews
Malang - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan memberi uang pada pengemis. Karena, memberi uang sedekah ke pengemis merupakan tindakan yang tidak mendidik.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Fahrur Rozi Syata ketika mendampingi Gubernur Jatim Soekarwo saat meresmikan 12.500 Rumah Sederhana Sehat di Bumi Mondoroko, Singosari, Kabupaten Malang, Senin (21/12/2009).

"Hal itu sangat tidak mendidik dan menanamkan budaya meminta-minta," ujarnya.

Menurut Rozi pemberian dalam bentuk apapun kepada pengemis atau peminta-minta dapat membuat warga atau seseorang tersebut menjadi pemalas, bukan berdampak baik.

"Langkah ini sudah diterapkan di Jakarta dan kini perlu diterapkan di daerah-daerah di Jawa Timur," imbuhnya.

Sementara itu sebagai solusi, lanjut Rozi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyusun Perda yang mengatur sumbangan kepada pengemis. "Perda ini sudah mulai dibahas di DPRD Jatim, diharapkan menjadi solusi dari para pengemis liar di jalanan," tegasnya.

Rozi menegaskan dalam Perda itu nantinya berlaku di seluruh daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang isinya mengatus mekanisme pemberian sumbangan agar tepat sasaran.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%