Senin, 21/12/2009 18:30 WIB

Pemprov Jatim Wacanakan Perda Larangan Memberi Uang ke Pengemis

Muhammad Aminudin - detikNews
Malang - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan memberi uang pada pengemis. Karena, memberi uang sedekah ke pengemis merupakan tindakan yang tidak mendidik.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Fahrur Rozi Syata ketika mendampingi Gubernur Jatim Soekarwo saat meresmikan 12.500 Rumah Sederhana Sehat di Bumi Mondoroko, Singosari, Kabupaten Malang, Senin (21/12/2009).

"Hal itu sangat tidak mendidik dan menanamkan budaya meminta-minta," ujarnya.

Menurut Rozi pemberian dalam bentuk apapun kepada pengemis atau peminta-minta dapat membuat warga atau seseorang tersebut menjadi pemalas, bukan berdampak baik.

"Langkah ini sudah diterapkan di Jakarta dan kini perlu diterapkan di daerah-daerah di Jawa Timur," imbuhnya.

Sementara itu sebagai solusi, lanjut Rozi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyusun Perda yang mengatur sumbangan kepada pengemis. "Perda ini sudah mulai dibahas di DPRD Jatim, diharapkan menjadi solusi dari para pengemis liar di jalanan," tegasnya.

Rozi menegaskan dalam Perda itu nantinya berlaku di seluruh daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang isinya mengatus mekanisme pemberian sumbangan agar tepat sasaran.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(bdh/bdh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%