detikcom
Senin, 21/12/2009 18:30 WIB

Pemprov Jatim Wacanakan Perda Larangan Memberi Uang ke Pengemis

Muhammad Aminudin - detikNews
Malang - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan memberi uang pada pengemis. Karena, memberi uang sedekah ke pengemis merupakan tindakan yang tidak mendidik.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Fahrur Rozi Syata ketika mendampingi Gubernur Jatim Soekarwo saat meresmikan 12.500 Rumah Sederhana Sehat di Bumi Mondoroko, Singosari, Kabupaten Malang, Senin (21/12/2009).

"Hal itu sangat tidak mendidik dan menanamkan budaya meminta-minta," ujarnya.

Menurut Rozi pemberian dalam bentuk apapun kepada pengemis atau peminta-minta dapat membuat warga atau seseorang tersebut menjadi pemalas, bukan berdampak baik.

"Langkah ini sudah diterapkan di Jakarta dan kini perlu diterapkan di daerah-daerah di Jawa Timur," imbuhnya.

Sementara itu sebagai solusi, lanjut Rozi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyusun Perda yang mengatur sumbangan kepada pengemis. "Perda ini sudah mulai dibahas di DPRD Jatim, diharapkan menjadi solusi dari para pengemis liar di jalanan," tegasnya.

Rozi menegaskan dalam Perda itu nantinya berlaku di seluruh daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang isinya mengatus mekanisme pemberian sumbangan agar tepat sasaran.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bdh/bdh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close