detikcom
Senin, 21/12/2009 18:30 WIB

Pemprov Jatim Wacanakan Perda Larangan Memberi Uang ke Pengemis

Muhammad Aminudin - detikNews
Malang - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan memberi uang pada pengemis. Karena, memberi uang sedekah ke pengemis merupakan tindakan yang tidak mendidik.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Fahrur Rozi Syata ketika mendampingi Gubernur Jatim Soekarwo saat meresmikan 12.500 Rumah Sederhana Sehat di Bumi Mondoroko, Singosari, Kabupaten Malang, Senin (21/12/2009).

"Hal itu sangat tidak mendidik dan menanamkan budaya meminta-minta," ujarnya.

Menurut Rozi pemberian dalam bentuk apapun kepada pengemis atau peminta-minta dapat membuat warga atau seseorang tersebut menjadi pemalas, bukan berdampak baik.

"Langkah ini sudah diterapkan di Jakarta dan kini perlu diterapkan di daerah-daerah di Jawa Timur," imbuhnya.

Sementara itu sebagai solusi, lanjut Rozi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyusun Perda yang mengatur sumbangan kepada pengemis. "Perda ini sudah mulai dibahas di DPRD Jatim, diharapkan menjadi solusi dari para pengemis liar di jalanan," tegasnya.

Rozi menegaskan dalam Perda itu nantinya berlaku di seluruh daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang isinya mengatus mekanisme pemberian sumbangan agar tepat sasaran.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%