detikcom
Selasa, 20/10/2009 09:22 WIB

Jelang Pelantikan

Pengamanan Rumah SBY di Pacitan Diperketat

Oto Nugraha Adi - detikNews
Pacitan - Dua jam menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih SBY-Boediono, rumah keluarga SBY di Jalan Gatot Subroto Pacitan diperketat. Belasan aparat keamanan disiagakan di sekitar rumah dan pelataran rumah yang pernah ditinggali SBY. Selain di rumah keluarga, sejumlah personel juga disiagakan di gedung DPRD dan daerah perbatasan.

"Gedung DPRD dan kantor pemkab merupakan simbol pemerintahan. Jadi sudah semestinya diprioritaskan. Sedangkan kantor pemkab pengamanannya kita bekerjasama dengan satpol PP," terang Kapolres Pacitan, AKBP Wahyono kepada detiksurabaya.com, Selasa (20/10/2009).

Kapolres menuturkan selama ini situasi di Pacitan menjelang pelantikan relatif kondusif. Tidak dilaporkan adanya ancaman anarki. Hanya saja, pihaknya tidak mau kecolongan.

"Kita mengerahkan seluruh jajaran," tandas perwira polisi kelahiran Solo tersebut.

Sementara pantauan detiksurabaya.com di rumah keluarga SBY, hingga pukul 09.20 WIB persiapan menjelang momen bersejarah mulai tampak. Pihak keluarga tidak mengagendakan acara khusus kecuali menyaksikan pelantikan melalui layar kaca.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%