detikcom
Selasa, 13/10/2009 10:37 WIB

Kasus Pencabulan

Keluarga Korban dan FPI Desak Sidang Kiai Ibad Dilanjutkan

Zainal Effendi - detikNews
Foto: Zainal Effendi
Surabaya - 100 massa dari Front Pembela Islam (FPI) dan keluarga korban pencabulan yang dilakukan oleh Kiai As'ad pimpinan Yayasan Almukhlashin Ibadurrahman (Ya Ibad) mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Arjuna, Selasa (13/10/2009).

FPI dan keluarga korban mendesak majelis hakim untuk tetap berada di jalur kebenaran dan menghukum Kiai As'ad.

Yani Aminah salah satu keluarga korban pencabulan mendesak dan meminta kepada majelis hakim, jaksa agar tidak mengantung kasus yang telah membuat anak-anak mereka kehilangan masa depan.Yani Aminah berharap persidangan dilanjutkan kembali agar tidak berlarut-larut penanganan kasus itu.

"Sampai kapan kita harus menunggu kepastian hukum terhadap korban kiai bejat. Saya meminta kepada jaksa untuk segera melakukan penahanan agar tidak jatuh kembali korban pencabulan," tandasnya di sela-sela aksi unjukrasa.

Dalam aksinya mereka membawa poster yang bertuliskan, "Kami keluarga telah dipermainkan oleh penegak hukum yang tidak takut Allah. JPU harus berpihak pada kami. Kiai As'ad dukun cabul dan bejat yang mengaku Islam".

Akibat aksi ini arus lalu lintas di sekitar PN menjadi tersendat. Ini dikarenakan satu jalur di depan PN digunakan tempat unjukrasa. Polisi dari Polres Surabaya Selatan tampak berjaga.

Kasus pencabulan yang melibatkan Kiai Ya Ibad alias Muhammad As'ad ditunda. Penundaan ini dikarenakan kondisi kesehatan As'ad yang sedang sakit. Kiai As'ad dituding melakukan pencabulan terhadap 17 santri cilik. Hingga saat ini kasus itu belum disidangkan.

Kasus ini mencuat pada bulan Mei tahun 2008 lalu setelah beberapa orangtua santri melaporkan pencabulan itu ke polisi.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(wln/wln)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
66%
Kontra
34%