detikcom
Sabtu, 19/09/2009 14:56 WIB

Tentukan 1 Syawal, NU Pantau Hilal di 10 Lokasi di Jatim

Rois Jajeli - detikNews
File: detik.com
Surabaya - Menentukan 1 Syawal 1430 H, Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jatim, Kantor Wilayah Departemen Agama Jatim, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan rukyatul hilal di 10 titik lokasi.

10 titik lokasi yang akan digunakan sebagai rukyatul hilal yakni, Pantai Nambangan, Kenjeran, Surabaya, Pantai Ambet, Pemekasan, Madura, Pantai Gebang,Bangkalan, Madura, Tanjung Kodok, Lamongan, Pantai Serang, Blitar, Bukit Condro, Gresik.

Pantai Paseban, Kencong, Jember. Pantai Plengkung, Banyuwangi. Pantai Ngliyep Malang Selatan serta lokasi baru PLTGU Grati, Pasuruan.

"Rukyatul hilal nanti untuk melihat bulan dan menentukan 1 Syawal," kata Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, KH Sholeh Hayat saat dihubungi detiksurabaya.com, Sabtu
(19/9/2009).

KH Sholeh Hayat yang juga menjabat sebagai Koordinator Rukyatul Hilal PWNU Jatim ini mengatakan, setiap titik lokasi rukyatul hilal akan diisi petugas 10-20 Orang dari berbagai instasi seperti NU, MUI, Depag, dan ahli falaq.

"Sekarang tim menuju lokasi dan menyiapkan peralatannya untuk rukyatul hilal. Pada 17.30 WIB nanti sudah in dan Insya Allah hasilnya bisa dilihat sekitar pukul 17.35 WIB," tuturnya.

Ketika ditanya lebih lanjut tentang kemungkinan 1 Syawal 1430 H jatuh pada Minggu (20/9/2009) besok, Sholeh mengaku tidak bisa memastikannya. Namun, pihaknya optimis jika 1 Syawal bisa jatuh pada esok hari.

"Karena tingginya hilal sudah bisa dilihat. Tapi memastikannya, kita tunggu hasil rukyatul hilal nanti sore," tandasnya.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(roi/wln)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%