Detik.com News
Detik.com
Kamis, 20/08/2009 16:44 WIB

Kalahkan Harta Gubernur, Kekayaan Bupati Nganjuk Capai Rp 15 M

Rois Jajeli - detikNews
Kalahkan Harta Gubernur, Kekayaan Bupati Nganjuk Capai Rp 15 M Foto: Rois Jajeli
Surabaya - Harta kekayaan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Soekarwo-Syaifulah Yusuf (Gus Ipul) kalah dibandingkan kekayaan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Laporan harta kekayaan Taufiqurrahman mencapai lebih dari Rp 15 miliar. Sedangkan Soekarwo sekitar Rp 8 miliar dan Gus Ipul mencapai Rp 6 miliar.

Meski begitu, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Moch Jasin mengaku laporan kekayaan pejabat publik sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

"Sebagaimana yang tertuang pada pasal 5 UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat," kata Moch Jasin kepada wartawan saat pada acara pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara yang dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo, Wagub Jatim Saifullah Yusuf, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Walikota Kediri H Samsul Ashar di Hotel Elmi Surabaya, Kamis (20/8/2009).

Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN), kekayaan Soekarwo Rp 8.934.952.000, Gus Ipul Rp 6.203.269.917, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman Rp 15.746.397.166, Walikota Kediri Samsul Ashar Rp 12.534.915.476 dan Bupati Jombang Suyanto Rp 6.959.661.731.

Gus Ipul sempat berkelakar, menjadi pejabat itu susah dan harus mentaati peraturan yang berlaku seperti membuat laporan harta kekayaannnya. "Untuk kesekian kalinya sudah saya sampaikan. Biar saja saya sampaikan dan biar semua tahu jadi pejabat itu angel (susah), yo ngono yo ngene (harus seperti ini, seperti itu)," katanya yang disambut tawa para wartawan.

Sementara harta Bupati Nganjuk meningkat sekitar 20 persen setelah dilakukan penghitungan ulang yang belum dilaporkan seperti menerima warisan. Sementara Walikota Kediri hartanya akan meningkat sekitar 10 persen dari hasil kepemilikan saham 50 persen di STIKES, kepemilikan radio swasta di Kediri.

Mendapatkan laporan itu, Moch Jasin meminta para pejabat secepatnya melaporkan harta kekayaannya yang belum dilaporkan. "Kami mengimbau harta-harta yang belum dimasukkan segera dilaporkan," jelas Jasin.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(roi/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%