detikcom
Kamis, 20/08/2009 16:44 WIB

Kalahkan Harta Gubernur, Kekayaan Bupati Nganjuk Capai Rp 15 M

Rois Jajeli - detikNews
Foto: Rois Jajeli
Surabaya - Harta kekayaan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Soekarwo-Syaifulah Yusuf (Gus Ipul) kalah dibandingkan kekayaan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Laporan harta kekayaan Taufiqurrahman mencapai lebih dari Rp 15 miliar. Sedangkan Soekarwo sekitar Rp 8 miliar dan Gus Ipul mencapai Rp 6 miliar.

Meski begitu, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Moch Jasin mengaku laporan kekayaan pejabat publik sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

"Sebagaimana yang tertuang pada pasal 5 UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat," kata Moch Jasin kepada wartawan saat pada acara pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara yang dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo, Wagub Jatim Saifullah Yusuf, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Walikota Kediri H Samsul Ashar di Hotel Elmi Surabaya, Kamis (20/8/2009).

Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN), kekayaan Soekarwo Rp 8.934.952.000, Gus Ipul Rp 6.203.269.917, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman Rp 15.746.397.166, Walikota Kediri Samsul Ashar Rp 12.534.915.476 dan Bupati Jombang Suyanto Rp 6.959.661.731.

Gus Ipul sempat berkelakar, menjadi pejabat itu susah dan harus mentaati peraturan yang berlaku seperti membuat laporan harta kekayaannnya. "Untuk kesekian kalinya sudah saya sampaikan. Biar saja saya sampaikan dan biar semua tahu jadi pejabat itu angel (susah), yo ngono yo ngene (harus seperti ini, seperti itu)," katanya yang disambut tawa para wartawan.

Sementara harta Bupati Nganjuk meningkat sekitar 20 persen setelah dilakukan penghitungan ulang yang belum dilaporkan seperti menerima warisan. Sementara Walikota Kediri hartanya akan meningkat sekitar 10 persen dari hasil kepemilikan saham 50 persen di STIKES, kepemilikan radio swasta di Kediri.

Mendapatkan laporan itu, Moch Jasin meminta para pejabat secepatnya melaporkan harta kekayaannya yang belum dilaporkan. "Kami mengimbau harta-harta yang belum dimasukkan segera dilaporkan," jelas Jasin.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(roi/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%