detikcom
Selasa, 18/08/2009 11:11 WIB

Pengasuh PP Al Fithrah Berpulang

Pemakaman KH Asrori Diwarnai Perebutan Keranda foto

Zainal Effendi - detikNews
Petakziyah berebut keranda KH Asrori
Surabaya - Prosesi pemakaman Pengasuh Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah di Kedinding Lor KH Ahmad Asrori Al-Ishaqi diwarnai adu dorong santri dan petakziyah. Mereka berebut agar bisa menyentuh keranda jenazah kiai kharimastik itu.

Para panitia prosesi pemakaman kewalahan menahan aksi saling dorong antara santri dan para pelayat. Panitia meminta kepada santri dan petakziyah untuk kembali duduk sambil membacakan zikir dan tahlil.

Usai disalati, jenazah KH Ahmad Asrori Al-Ishaqi dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Al Fithrah pada pukul 10.30 WIB, Selasa (18/8/2009).

Ahmad Asrori Al-Ishaqi meninggal dunia pada pukul 02.20 WIB karena sakit komplikasi yang dideritanya selama ini. Dia sempat dioperasi dan menjalani check up di Singapura sebelum meninggal dunia.

"Almarhum meninggal kemungkinan besar karena faktor usia dan kelelahan maupun penyakit ginjal yang dideritanya meski sempat menjalani operasi di RS Lafayat Malang," kata salah satu kerabat Djudjuk M Usdek Kariono kepada wartawan.

Bagi para santri dan petakziyah yang tidak bisa melihat dari dekat proses pemakaman KH Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pihak ponpes menyiapkan beberapa televisi yang ditempatkan di beberapa titik di kompleks ponpes itu.

Sementara Jalan Kedinding Lor ditutup total. Pasalnya jalan itu dipadati oleh para pelayat maupun kendaraan baik roda dua dan roda empat. Bahkan di Jalan Kedung Cowek atau jalan akses menuju Jembatan Suramadu digunakan sebagai parkir kendaraan pelayat.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(wln/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%