detikcom
Selasa, 09/06/2009 11:38 WIB

Salah Desain, Patung Suro & Boyo Dibangun Ulang

Budi Sugiharto - detikNews
Surabaya - Karena salah desain, patung Suro & Boyo di Arena Ketabang terpaksa dibongkar. Hingga Selasa (9/6/2009) proyek yang berada di tepi Kali Mas ini masih belum rampung.

Pantauan detiksurabaya.com, patung yang dihancurkan dan dibangun ulang adalah bagian Boyo-nya. Sebab posisi Boyo sangat berbeda dengan desain awalnya.

Para pekerja dengan teliti dan hati-hati menyelesaikan kulit punggungnya. Agar tidak terkena panas dan hujan, pembuatan patung Boyo itu diselimuti terpal plastik. Sedangkan patung Suro tidak ikut dipugar karena sudah sesuai. Nantinya dari mulut Suro akan mancur air yang jatuh langsung ke Kali Mas.

Rencana awal, proyek yang dikomandoi Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) serta mendapat suntikan dana dari PT Telkom Divre V Jatim diresmikan tepat saat ultah ke-716 Surabaya, Mei lalu. Dan karena tidak sesuai desain, maka mengundang kontroversi.

Bahkan Walikota Bambang DH memerintahkan khusus patung Boyo dibenahi menyesuaikan desain sesuai pakem yang ada. Praktis arena bermain itu pun gagal sebagai kado ulang tahun Surabaya. Informasi yang diterima, proyek yang dilengkapi arena BMX dan Skateboard itu akan rampung Agustus mendatang.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(gik/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%