detikcom
Senin, 20/04/2009 16:14 WIB

Pertandingan Bola Tetap Dilarang Hingga Pilpres Rampung

Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - Polda Jatim belum memberikan izin penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Alasannya, polisi fokus mengamankan tahapan pemilihan umum legislatif (Pileg) 2009.

"Karena masih ada tahapan-tahapan yang harus kita amankan, maka untuk pertandingan bola sementara dilarang," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti kepada wartawan di mapolda, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (20/4/2009).

Selain melarang semua pertandingan sepak bola, polda juga melarang kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan akan mempertimbangkannya.

"Agar situasi kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat) tetap aman dan kondusif dan tetap sama-sama mempelihara kamtibmas," ujarnya.

Pelarangan penyelenggaraan sepak bola di Jawa Timur yang sampai saat ini belum dicabut merupakan kebijakan dan kewenangan Polda Jatim.

"Kami belum menerima surat dari PSSI maupun Mabes Polri. Malah tergantung wilayah masing-masing," katanya.

Saat ditanya lebih lanjut, kapan pelarangan izin penyelenggaraan akan dicabut, mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini belum memberikan kepastian.

"Batas waktunya tentunya belum ditentukan, tergantung pertimbangan situasi kamtibmas," jelasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(roi/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%