Senin, 20/04/2009 16:14 WIB

Pertandingan Bola Tetap Dilarang Hingga Pilpres Rampung

Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - Polda Jatim belum memberikan izin penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Alasannya, polisi fokus mengamankan tahapan pemilihan umum legislatif (Pileg) 2009.

"Karena masih ada tahapan-tahapan yang harus kita amankan, maka untuk pertandingan bola sementara dilarang," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti kepada wartawan di mapolda, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (20/4/2009).

Selain melarang semua pertandingan sepak bola, polda juga melarang kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan akan mempertimbangkannya.

"Agar situasi kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat) tetap aman dan kondusif dan tetap sama-sama mempelihara kamtibmas," ujarnya.

Pelarangan penyelenggaraan sepak bola di Jawa Timur yang sampai saat ini belum dicabut merupakan kebijakan dan kewenangan Polda Jatim.

"Kami belum menerima surat dari PSSI maupun Mabes Polri. Malah tergantung wilayah masing-masing," katanya.

Saat ditanya lebih lanjut, kapan pelarangan izin penyelenggaraan akan dicabut, mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini belum memberikan kepastian.

"Batas waktunya tentunya belum ditentukan, tergantung pertimbangan situasi kamtibmas," jelasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(roi/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%