Detik.com News
Detik.com

Senin, 20/04/2009 16:14 WIB

Pertandingan Bola Tetap Dilarang Hingga Pilpres Rampung

Rois Jajeli - detikNews
Pertandingan Bola Tetap Dilarang Hingga Pilpres Rampung
Surabaya - Polda Jatim belum memberikan izin penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Alasannya, polisi fokus mengamankan tahapan pemilihan umum legislatif (Pileg) 2009.

"Karena masih ada tahapan-tahapan yang harus kita amankan, maka untuk pertandingan bola sementara dilarang," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti kepada wartawan di mapolda, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (20/4/2009).

Selain melarang semua pertandingan sepak bola, polda juga melarang kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan akan mempertimbangkannya.

"Agar situasi kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat) tetap aman dan kondusif dan tetap sama-sama mempelihara kamtibmas," ujarnya.

Pelarangan penyelenggaraan sepak bola di Jawa Timur yang sampai saat ini belum dicabut merupakan kebijakan dan kewenangan Polda Jatim.

"Kami belum menerima surat dari PSSI maupun Mabes Polri. Malah tergantung wilayah masing-masing," katanya.

Saat ditanya lebih lanjut, kapan pelarangan izin penyelenggaraan akan dicabut, mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini belum memberikan kepastian.

"Batas waktunya tentunya belum ditentukan, tergantung pertimbangan situasi kamtibmas," jelasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(roi/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%