detikcom
Senin, 20/04/2009 16:14 WIB

Pertandingan Bola Tetap Dilarang Hingga Pilpres Rampung

Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - Polda Jatim belum memberikan izin penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Alasannya, polisi fokus mengamankan tahapan pemilihan umum legislatif (Pileg) 2009.

"Karena masih ada tahapan-tahapan yang harus kita amankan, maka untuk pertandingan bola sementara dilarang," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti kepada wartawan di mapolda, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (20/4/2009).

Selain melarang semua pertandingan sepak bola, polda juga melarang kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan akan mempertimbangkannya.

"Agar situasi kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat) tetap aman dan kondusif dan tetap sama-sama mempelihara kamtibmas," ujarnya.

Pelarangan penyelenggaraan sepak bola di Jawa Timur yang sampai saat ini belum dicabut merupakan kebijakan dan kewenangan Polda Jatim.

"Kami belum menerima surat dari PSSI maupun Mabes Polri. Malah tergantung wilayah masing-masing," katanya.

Saat ditanya lebih lanjut, kapan pelarangan izin penyelenggaraan akan dicabut, mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini belum memberikan kepastian.

"Batas waktunya tentunya belum ditentukan, tergantung pertimbangan situasi kamtibmas," jelasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(roi/fat)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
MustRead close