Detik.com News
Detik.com

Senin, 20/04/2009 16:14 WIB

Pertandingan Bola Tetap Dilarang Hingga Pilpres Rampung

Rois Jajeli - detikNews
Pertandingan Bola Tetap Dilarang Hingga Pilpres Rampung
Surabaya - Polda Jatim belum memberikan izin penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Alasannya, polisi fokus mengamankan tahapan pemilihan umum legislatif (Pileg) 2009.

"Karena masih ada tahapan-tahapan yang harus kita amankan, maka untuk pertandingan bola sementara dilarang," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti kepada wartawan di mapolda, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (20/4/2009).

Selain melarang semua pertandingan sepak bola, polda juga melarang kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan akan mempertimbangkannya.

"Agar situasi kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat) tetap aman dan kondusif dan tetap sama-sama mempelihara kamtibmas," ujarnya.

Pelarangan penyelenggaraan sepak bola di Jawa Timur yang sampai saat ini belum dicabut merupakan kebijakan dan kewenangan Polda Jatim.

"Kami belum menerima surat dari PSSI maupun Mabes Polri. Malah tergantung wilayah masing-masing," katanya.

Saat ditanya lebih lanjut, kapan pelarangan izin penyelenggaraan akan dicabut, mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini belum memberikan kepastian.

"Batas waktunya tentunya belum ditentukan, tergantung pertimbangan situasi kamtibmas," jelasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(roi/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
96%
Kontra
4%