Jumat, 17/04/2009 17:44 WIB

Resah Simulasi Perang Kota, Warga Lapor Polda Jatim

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
File detiksurabaya
Surabaya - Sejak tanggal 11 Maret 2009 warga di Putat Jaya Baru Surabaya, merasa resah dengan kedatangan pasukan TNI AD yang akan menggelar simulasi perang kota.

Simulasi menundukan pasukan teroris itu diikuti pasukan Batalyon 516 Caraka Yuda TNI AD Kodam V Brawijaya. Warga akhirnya melaporkan Hendri Gunawan pemilik lahan ke Polda Jatim atas dugaan pasal 310 KUHP.

Burhan Hasibuan kuasa hukum warga Putat Jaya Baru mengatakan, yang dipermasalahkan warga adalah surat izin yang diberikan Hendri ke Yon 516/CY untuk menggelar latihan perang kota di pemukiman padat tersebut.

"Ini yang kami persoalkan, apakah masyarakat seperti Hendri bisa memberikan izin latihan perang di tengah perkampungan," ujar Burhan yang mendampingi 5 orang perwakilan warga Putat Jaya Baru kepada wartawan di mapolda, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jumat (17/4/2009).

Ia mengatakan surat izin latihan perang kota yang diberikan Hendri yang juga Direktur Utama PT Surya Inti Permata Tbk (SIP) bukan orang dari Yayasan Karya Surya Harapan Kesejahteraan (KSHK).

"Di surat tersebut juga tidak disebutkan apakah Hendri sebagai apa. Juga tidak disebutkan sebagai sekretaris atau ketua. Dalam surat tersebut hanya dijelaskan sebagai pribadi," ujarnya.

Burhan bersama perwakilan warga mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Jatim. Namun, karena petugas SPK bernama Rahayu tidak mengetahui pasal yang disangkakan, Rahayu menyarankan warga dan kuasa hukumnya untuk meminta saran ke petugas piket reskrim. Mereka keluar dari ruang piket reskrim menjelang salat Jumat.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(roi/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%