detikcom
Jumat, 17/04/2009 17:44 WIB

Resah Simulasi Perang Kota, Warga Lapor Polda Jatim

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
File detiksurabaya
Surabaya - Sejak tanggal 11 Maret 2009 warga di Putat Jaya Baru Surabaya, merasa resah dengan kedatangan pasukan TNI AD yang akan menggelar simulasi perang kota.

Simulasi menundukan pasukan teroris itu diikuti pasukan Batalyon 516 Caraka Yuda TNI AD Kodam V Brawijaya. Warga akhirnya melaporkan Hendri Gunawan pemilik lahan ke Polda Jatim atas dugaan pasal 310 KUHP.

Burhan Hasibuan kuasa hukum warga Putat Jaya Baru mengatakan, yang dipermasalahkan warga adalah surat izin yang diberikan Hendri ke Yon 516/CY untuk menggelar latihan perang kota di pemukiman padat tersebut.

"Ini yang kami persoalkan, apakah masyarakat seperti Hendri bisa memberikan izin latihan perang di tengah perkampungan," ujar Burhan yang mendampingi 5 orang perwakilan warga Putat Jaya Baru kepada wartawan di mapolda, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jumat (17/4/2009).

Ia mengatakan surat izin latihan perang kota yang diberikan Hendri yang juga Direktur Utama PT Surya Inti Permata Tbk (SIP) bukan orang dari Yayasan Karya Surya Harapan Kesejahteraan (KSHK).

"Di surat tersebut juga tidak disebutkan apakah Hendri sebagai apa. Juga tidak disebutkan sebagai sekretaris atau ketua. Dalam surat tersebut hanya dijelaskan sebagai pribadi," ujarnya.

Burhan bersama perwakilan warga mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Jatim. Namun, karena petugas SPK bernama Rahayu tidak mengetahui pasal yang disangkakan, Rahayu menyarankan warga dan kuasa hukumnya untuk meminta saran ke petugas piket reskrim. Mereka keluar dari ruang piket reskrim menjelang salat Jumat.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(roi/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%