Rabu, 04/03/2009 16:58 WIB

Kapolda Jatim Imbau Polwan Kenakan Jilbab

Zainal Effendi - detikNews
Kapolda Jatim
Surabaya - Kapolda Jatim Brigjen Pol Anton Bachrul Alam kembali membikin gebrakan baru. Setelah meminta anggotanya menjalankan salat lima waktu, kini seluruh Polwan diminta untuk mengenakan jilbab.

Imbauan itu dikatakan langsung mantan Kapolda Kalsel kepada wartawan sebelum salat ashar.

"Ini kan mengajak ke jalan yang benar. Dengan memakai jilbab, berarti menutup aurat seorang wanita. Tapi ini bukan paksaan, terserah dengan keputusan mereka," kata Kapolda saat keluar dari ruangannya di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (4/3/2009).

Anton menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan sanksi atau hukuman bagi anggota polwan yang tidak menggunakan jilbab. Sementara, dia mengaku sampai sejauh ini jajaran yang sudah melakukan imbauan tersebut yakni Polwil Bojonegoro dan Sekretaris Pribadi (Sespri) Kapolda Jatim.

Terkait pakaian yang dikenakan dua sesprinya, Anton mengaku menggunakan baju dan rok lengan panjang. Sedangkan polwan yang bertugas di lapangan Polwil Bojonegoro menggunakan celana dan baju panjang.

Bila imbauannya berjalan dengan baik, pihaknya mengaku akan bersyukur. "Saya yakin jika nanti para polwan akan menggunakan jilbab. Karena itu bagus untuk anggota," tambahnya.

Sementara dari pantauan detiksurabaya.com, Polwan di lingkungan Polda Jatim menerima serempak imbauan tersebut.

Bagaimana pendapat Anda tentang imbauan tersebut? Yuk berpendapat di 'Panggone Padu'



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%