detikcom

Rabu, 04/03/2009 16:58 WIB

Kapolda Jatim Imbau Polwan Kenakan Jilbab

Zainal Effendi - detikNews
Kapolda Jatim
Surabaya - Kapolda Jatim Brigjen Pol Anton Bachrul Alam kembali membikin gebrakan baru. Setelah meminta anggotanya menjalankan salat lima waktu, kini seluruh Polwan diminta untuk mengenakan jilbab.

Imbauan itu dikatakan langsung mantan Kapolda Kalsel kepada wartawan sebelum salat ashar.

"Ini kan mengajak ke jalan yang benar. Dengan memakai jilbab, berarti menutup aurat seorang wanita. Tapi ini bukan paksaan, terserah dengan keputusan mereka," kata Kapolda saat keluar dari ruangannya di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (4/3/2009).

Anton menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan sanksi atau hukuman bagi anggota polwan yang tidak menggunakan jilbab. Sementara, dia mengaku sampai sejauh ini jajaran yang sudah melakukan imbauan tersebut yakni Polwil Bojonegoro dan Sekretaris Pribadi (Sespri) Kapolda Jatim.

Terkait pakaian yang dikenakan dua sesprinya, Anton mengaku menggunakan baju dan rok lengan panjang. Sedangkan polwan yang bertugas di lapangan Polwil Bojonegoro menggunakan celana dan baju panjang.

Bila imbauannya berjalan dengan baik, pihaknya mengaku akan bersyukur. "Saya yakin jika nanti para polwan akan menggunakan jilbab. Karena itu bagus untuk anggota," tambahnya.

Sementara dari pantauan detiksurabaya.com, Polwan di lingkungan Polda Jatim menerima serempak imbauan tersebut.

Bagaimana pendapat Anda tentang imbauan tersebut? Yuk berpendapat di 'Panggone Padu'



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%