detikcom
Rabu, 04/03/2009 16:58 WIB

Kapolda Jatim Imbau Polwan Kenakan Jilbab

Zainal Effendi - detikNews
Kapolda Jatim
Surabaya - Kapolda Jatim Brigjen Pol Anton Bachrul Alam kembali membikin gebrakan baru. Setelah meminta anggotanya menjalankan salat lima waktu, kini seluruh Polwan diminta untuk mengenakan jilbab.

Imbauan itu dikatakan langsung mantan Kapolda Kalsel kepada wartawan sebelum salat ashar.

"Ini kan mengajak ke jalan yang benar. Dengan memakai jilbab, berarti menutup aurat seorang wanita. Tapi ini bukan paksaan, terserah dengan keputusan mereka," kata Kapolda saat keluar dari ruangannya di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (4/3/2009).

Anton menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan sanksi atau hukuman bagi anggota polwan yang tidak menggunakan jilbab. Sementara, dia mengaku sampai sejauh ini jajaran yang sudah melakukan imbauan tersebut yakni Polwil Bojonegoro dan Sekretaris Pribadi (Sespri) Kapolda Jatim.

Terkait pakaian yang dikenakan dua sesprinya, Anton mengaku menggunakan baju dan rok lengan panjang. Sedangkan polwan yang bertugas di lapangan Polwil Bojonegoro menggunakan celana dan baju panjang.

Bila imbauannya berjalan dengan baik, pihaknya mengaku akan bersyukur. "Saya yakin jika nanti para polwan akan menggunakan jilbab. Karena itu bagus untuk anggota," tambahnya.

Sementara dari pantauan detiksurabaya.com, Polwan di lingkungan Polda Jatim menerima serempak imbauan tersebut.

Bagaimana pendapat Anda tentang imbauan tersebut? Yuk berpendapat di 'Panggone Padu'



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%