Detik.com News
Detik.com
Rabu, 04/03/2009 16:58 WIB

Kapolda Jatim Imbau Polwan Kenakan Jilbab

Zainal Effendi - detikNews
Kapolda Jatim Imbau Polwan Kenakan Jilbab Kapolda Jatim
Surabaya - Kapolda Jatim Brigjen Pol Anton Bachrul Alam kembali membikin gebrakan baru. Setelah meminta anggotanya menjalankan salat lima waktu, kini seluruh Polwan diminta untuk mengenakan jilbab.

Imbauan itu dikatakan langsung mantan Kapolda Kalsel kepada wartawan sebelum salat ashar.

"Ini kan mengajak ke jalan yang benar. Dengan memakai jilbab, berarti menutup aurat seorang wanita. Tapi ini bukan paksaan, terserah dengan keputusan mereka," kata Kapolda saat keluar dari ruangannya di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (4/3/2009).

Anton menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan sanksi atau hukuman bagi anggota polwan yang tidak menggunakan jilbab. Sementara, dia mengaku sampai sejauh ini jajaran yang sudah melakukan imbauan tersebut yakni Polwil Bojonegoro dan Sekretaris Pribadi (Sespri) Kapolda Jatim.

Terkait pakaian yang dikenakan dua sesprinya, Anton mengaku menggunakan baju dan rok lengan panjang. Sedangkan polwan yang bertugas di lapangan Polwil Bojonegoro menggunakan celana dan baju panjang.

Bila imbauannya berjalan dengan baik, pihaknya mengaku akan bersyukur. "Saya yakin jika nanti para polwan akan menggunakan jilbab. Karena itu bagus untuk anggota," tambahnya.

Sementara dari pantauan detiksurabaya.com, Polwan di lingkungan Polda Jatim menerima serempak imbauan tersebut.

Bagaimana pendapat Anda tentang imbauan tersebut? Yuk berpendapat di 'Panggone Padu'



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fat/fat)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%