detikcom
Selasa, 24/02/2009 13:26 WIB

'Polisi Redam Kerusuhan Pemilu di Jatim'

Rois Jajeli - detikNews
Halaman 1 dari 2
Surabaya - Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Jawa Timur diwarnai aksi kerusuhan, penjarahan, pembakaran dan ancaman bom. Namun polisi jajaran Polda Jatim bertindak sigap dan menghalau massa agar kerusuhan tidak meluas.

Proses pemilu di Jatim awalnya berjalan lancar. Tapi saat memasuki massa pencoblosan kerusuhan mulai terjadi. Petugas KPU yang membawa logistik diganggu perusuh di tengah jalan dengan modus kecelakaan lalu lintas. Saat itu ada beberapa orang yang berusaha mengambil logistik pemilu yang tersimpan pada mobil boks.

Melihat hal itu, aparat kepolisian yang mengawal logistik menghubungi aparat kepolisian lainnya. Tak lama bantuan polisi datang dan mengamankan dua orang yang berusaha membawa kabur logistik pemilu.

Kerusuhan juga kembali terjadi saat massa pencoblosan di TPS. Massa yang menilai ada kecurangan tidak terima dan menggelar aksi unjuk rasa ke kantor KPUD.

Selama situasi masih panas, polisi mendapat kabar adanya bom di sudut Kota Surabaya bertujuan memperkeruh situasi Jatim. Penjinak bom Gegana Brimob Polda Jatim turun ke lokasi dan menyisir serta menemukan bom.

Setelah dievakuasi, bom diurai sebagian diledakkan di tempat aman. Di tempat terpisah, ancaman demontrasi besar-besaran dilakukan pendukung caleg maupun capres ke kantor KPUD terjadi.

Massa yang menggelar aksi unjuk rasa itu berusaha menduduki gedung KPUD. Namun, aparat kepolisian siaga dan menghadang massa untuk tidak mendekati gedung KPUD.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(roi/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%