detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 02:36 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 19/02/2009 11:25 WIB

Jelang Pemilu Legislatif

Baliho Caleg 'Menjual Diri' Masih Bertebaran di Jalur Terlarang

Irawulan - detikNews
Surabaya - Kesepakatan antara partai politik, KPU Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya untuk melakukan kampanye bersih sepertinya hanya isapan jempol. Buktinya, alat peraga dan baliho milik caleg nampak mulai bertebaran.

Bahkan, kawasan-kawasan yang masuk 17 jalur terlarang masih terlihat baliho bergambar wajah caleg yang 'menjual diri'. Seperti di Jalan Diponegoro dekat Kebun Bintang Surabaya nampak masih terlihat bertebaran baliho milik caleg dari berbagai parpol.

Ketika kesepakatan itu ditandatangani pada akhir tahun 2008 lalu, beberapa ruas jalan sempat bersih. Namun 1,5 bulan menjelang pemilu legislatif tanggal 9 April 2009, gambar caleg kembali bermunculan.

Bahkan, gambar para calon penghuni gedung rakyat tersebut dipasang dengan asal dan jauh dari estetika. Baliho dan tanda gambar mereka diletakkan dengan sembarangan. Gambar-gambar tersebut ada yang diletakkan di jembatan, di tembok bahkan hingga ditempel di tiang listrik.

Menanggapi hal tersebut, Panwas Pemilu Kota Surabaya mengaku hampir setiap hari mereka melakukan penertiban pada baliho caleg yang melanggar kesepakatan.

"Kita terus lakukan penertiban intensif pada baliho ataupun tanda gambar caleg yang melanggar," kata anggota Panwas Pemilu Kota Surabaya, Suparno kepada detiksurabaya.com, Kamis (19/2/2009).

Menurut Suparno ada 17 jalur bebas dari gambar para caleg. Jalur tersebut antara lain adalah Jalan Ahmad Yani, Basuki Rahmat, Embong Malang, Gemblongan, Panglima Sudirman dan Jalan Pemuda. Rumah ibadah dan sekolah serta fasilitas umum dan kantor pemerintahan juga tidak boleh dipasang alat peraga.

Untuk jalan-jalan atau kawasan yang tidak masuk dalam kawasan terlarang pemasangan caleg tetap mereka perhatikan dan lakukan penertiban. Kesepakatan antara partai politik dengan Panwas dan KPU Surabaya besar baliho 2 x3 meter, spanduk 1 x 6 meter dan banner 120 x 90 meter. "Ada yang melanggar kita beri peringatan," ungkapnya.

Saat ini tambah dia pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap para caleg yang dilaporkan melakukan perbuatan yang menjurus pidana. Bagi caleg ataupun parpol yang melanggar kesepakatan akan mendapat sanksi administrasi hingga pada pembatalan keanggotaanya sebagai anggota legislatif jika terpilih.

"Panwas memberi rekomendasi pada KPU dan juga melaporkannya ke pihak kepolisian jika ada unsur pidananya," tandasnya.

Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bdh/bdh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%