Kamis, 19/02/2009 11:25 WIB

Jelang Pemilu Legislatif

Baliho Caleg 'Menjual Diri' Masih Bertebaran di Jalur Terlarang

Irawulan - detikNews
Surabaya - Kesepakatan antara partai politik, KPU Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya untuk melakukan kampanye bersih sepertinya hanya isapan jempol. Buktinya, alat peraga dan baliho milik caleg nampak mulai bertebaran.

Bahkan, kawasan-kawasan yang masuk 17 jalur terlarang masih terlihat baliho bergambar wajah caleg yang 'menjual diri'. Seperti di Jalan Diponegoro dekat Kebun Bintang Surabaya nampak masih terlihat bertebaran baliho milik caleg dari berbagai parpol.

Ketika kesepakatan itu ditandatangani pada akhir tahun 2008 lalu, beberapa ruas jalan sempat bersih. Namun 1,5 bulan menjelang pemilu legislatif tanggal 9 April 2009, gambar caleg kembali bermunculan.

Bahkan, gambar para calon penghuni gedung rakyat tersebut dipasang dengan asal dan jauh dari estetika. Baliho dan tanda gambar mereka diletakkan dengan sembarangan. Gambar-gambar tersebut ada yang diletakkan di jembatan, di tembok bahkan hingga ditempel di tiang listrik.

Menanggapi hal tersebut, Panwas Pemilu Kota Surabaya mengaku hampir setiap hari mereka melakukan penertiban pada baliho caleg yang melanggar kesepakatan.

"Kita terus lakukan penertiban intensif pada baliho ataupun tanda gambar caleg yang melanggar," kata anggota Panwas Pemilu Kota Surabaya, Suparno kepada detiksurabaya.com, Kamis (19/2/2009).

Menurut Suparno ada 17 jalur bebas dari gambar para caleg. Jalur tersebut antara lain adalah Jalan Ahmad Yani, Basuki Rahmat, Embong Malang, Gemblongan, Panglima Sudirman dan Jalan Pemuda. Rumah ibadah dan sekolah serta fasilitas umum dan kantor pemerintahan juga tidak boleh dipasang alat peraga.

Untuk jalan-jalan atau kawasan yang tidak masuk dalam kawasan terlarang pemasangan caleg tetap mereka perhatikan dan lakukan penertiban. Kesepakatan antara partai politik dengan Panwas dan KPU Surabaya besar baliho 2 x3 meter, spanduk 1 x 6 meter dan banner 120 x 90 meter. "Ada yang melanggar kita beri peringatan," ungkapnya.

Saat ini tambah dia pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap para caleg yang dilaporkan melakukan perbuatan yang menjurus pidana. Bagi caleg ataupun parpol yang melanggar kesepakatan akan mendapat sanksi administrasi hingga pada pembatalan keanggotaanya sebagai anggota legislatif jika terpilih.

"Panwas memberi rekomendasi pada KPU dan juga melaporkannya ke pihak kepolisian jika ada unsur pidananya," tandasnya.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bdh/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close