Selasa, 11/11/2008 17:54 WIB

Jatim Punya Gubernur Baru

Merasa Dicurangi, Khofifah Tolak Hasil Pilgub Jatim video foto

Imam Wahyudiyanta - detikNews
Khofifah/dok detiksurabaya
Surabaya - Kemenangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2008-2013 dimentahkan oleh rivalnya. Khofifah Indar Parawansa keberatan dengan hasil perhitungan yang diumumkan KPUD Jatim.

"Kami menolak hasil penghitungan dan melanjutkan proses hukumnya ke Mahkamah
Konstitusi (MK)," tegas Khofifah dalam jumpa pers yang digelar di Rumah Makan
Agis, Jalan Letjen Sudirman Bo 197, Surabaya, Selasa sore (11/11/2008).

Menurutnya, Pilgub Jatim kali ini merupakan pilkada langsung yang paling kotor yang pernah terjadi. Karena banyak ditemukan kecurangan di dalam prosesnya. Baik proses pilkadanya sendiri maupun proses penghitungan suara.

Khofifah mencontohkan, bukti pelanggaran yang ditemukan oleh timnya banyak
ditemukan di Madura. Seperti penghitungan dengan basis desa bukan TPS. Banyaknya formulir C1 yang dicoret dan ditipex. Selain itu ditemukan juga TPS yang dibuka di pinggir jalan.

Dia juga menyayangkan pernyataan panwas pada hari kedua pilkada dengan
mengatakan tidak ada kecurangan dalam pilkada kali ini. Padahal ditemukan banyak kecurangan di dalamnya.

Sementara salah satu tim pemenangan KaJi (Khofifah-Mudjiono), M Mirdasi menjelaskan bahwa penghitungan suara dilakukan di Hotel Mercure tidak mencerminkan demokrasi di Jatim. Karena tidak bisa diakses oleh masyarakat luas akibat pengamanan yang terlalu berlebihan.

"Saya pikir, presiden mau datang ke Surabaya kok pengamanannya ketat amat," kata Mirdasi menyindir.

Sedangkan tim pemenangan KaJi hari ini melayangkan surat protes ke KPUD Jatim. Tim pemenangan juga meminta agar pemilihan di wilayah Madura harus diulang. Karena di Maduralah banyak ditemukan praktek kecurangan seperti penambahan TPS di Sumenep, Pamekasan dan Sampang.

"Kalau dihitung ulang, tidak perlu melihat Jatim. Melihat Sumenep dan Pamekasan
saja sudah menang, KaJi pasti menang," tambahnya.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fat/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%