Rabu, 05/11/2008 09:01 WIB

Hasil Rekapitulasi Pilgub Jatim 11 November video foto

Irawulan - detikNews
Surabaya - Masyarakat Jawa Timur baru mengetahui siapa gubernur yang memimpin lima tahun ke depan tanggal 11 November 2008. Pasalnya tanggal tersebut KPUD Jatim melaksanakan penghitungan suara hasil rekapitulasi perolehan dari KPU di 38 kabupaten/kota se-Jatim.

"Tanggal 11 November kita akan melaksanakan penghitungan. Satu hari bisa selesai dan akan diketahui pemenang pilgub Jatim putaran kedua," kata Ketua Pokja Sosialisasi dan Penghitungan Suara KPUD Jatim, Arief Budiman kepada detiksurabaya.com saat dihubungi, Rabu (5/11/2008).

Saat ini, kata pria kelahiran Surabaya ini, penghitungan masih dilakukan di tingkat PPS dan PPK. Setelah tingkat PPS dan PPK selesai akan dihitung di KPU masing kabupaten/kota.

"Penghitungan suara di KPU kabupaten/kota akan dilakukan pada tanggal 8-10 November. Kita berharap sebelum tanggal 10 bisa selesai semua penghitungan di kabupaten ataupun kota," ujarnya.

Namun, tambahnya, meski KPUD Jatim sudah menghitung hasil perolehan suara dan diketahui siapa pemenangnya, KPU tidak serta merta bisa menyerahkan hasil pilgub ke Depdagri melalui gubernur. KPU memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengugat hasil tersebut.

"Setelah penghitungan dan penetapan hasil kita masih menunggu waktu tiga hari sebelum menyampaikan hasil ke Depdagri kita memberi kesempatan apakah ada yang mengugat atau tidak," tuturnya.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(wln/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%