detikcom
Kamis, 24/07/2008 18:27 WIB

Gubernur: Hasil Pilgub Jatim Tunggu KPUD

Irawulan - detikNews
Surabaya - Gubernur Jatim Imam Utomo meminta masyarakat bersabar karena hasil perhitungan suara pemilihan gubernur (pilgub) Jatim belum tuntas.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan penghitungan yang sah adalah
penghitungan yang dilakukan oleh KPUD Jawa Timur bukan penghitungan cepat oleh sejumlah lembaga survei.

"Yang sah dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat adalah penghitungan KPUD Jatim jadi bukan penghitungan karena quick count," kata Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dalam konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (24/7/2008)sore.

Menurut Imam Utomo, pihaknya tidak mempercayai penghitungan cepat dikarenakan satu lembaga dengan lembaga lainnya berbeda. Ada yang satu persen, akurasi dua persen dan tiga persen. Bahkan kata Imam, pasangan KarSa dari hasil lembaga survei mencapai angka 31%.

"Jangan menjadi hatinya rakyat dan jangan sampai memukau rakyat. Toh kalau nanti itu ternyata benar ya silahkan. Bahwa satu diantara mereka ada yang mendekati semuanya," tandasnya.

KPUD Jatim, kata gubernur yang dua kali menjabat ini akan mulai penghitungan pada tanggal 4 Agustus mendatang.

Sebelumnya, sejumlah lembaga survei melakukan penghitungan cepat. Tiga lembaga survei yang memenangkan KarSa dan menempati Ka-Ji itu adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Survei Nasional (LSN) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(wln/fat)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%