Kamis, 24/07/2008 18:27 WIB

Gubernur: Hasil Pilgub Jatim Tunggu KPUD

Irawulan - detikNews
Surabaya - Gubernur Jatim Imam Utomo meminta masyarakat bersabar karena hasil perhitungan suara pemilihan gubernur (pilgub) Jatim belum tuntas.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan penghitungan yang sah adalah
penghitungan yang dilakukan oleh KPUD Jawa Timur bukan penghitungan cepat oleh sejumlah lembaga survei.

"Yang sah dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat adalah penghitungan KPUD Jatim jadi bukan penghitungan karena quick count," kata Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dalam konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (24/7/2008)sore.

Menurut Imam Utomo, pihaknya tidak mempercayai penghitungan cepat dikarenakan satu lembaga dengan lembaga lainnya berbeda. Ada yang satu persen, akurasi dua persen dan tiga persen. Bahkan kata Imam, pasangan KarSa dari hasil lembaga survei mencapai angka 31%.

"Jangan menjadi hatinya rakyat dan jangan sampai memukau rakyat. Toh kalau nanti itu ternyata benar ya silahkan. Bahwa satu diantara mereka ada yang mendekati semuanya," tandasnya.

KPUD Jatim, kata gubernur yang dua kali menjabat ini akan mulai penghitungan pada tanggal 4 Agustus mendatang.

Sebelumnya, sejumlah lembaga survei melakukan penghitungan cepat. Tiga lembaga survei yang memenangkan KarSa dan menempati Ka-Ji itu adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Survei Nasional (LSN) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(wln/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%