detikcom
Kamis, 24/07/2008 18:27 WIB

Gubernur: Hasil Pilgub Jatim Tunggu KPUD

Irawulan - detikNews
Surabaya - Gubernur Jatim Imam Utomo meminta masyarakat bersabar karena hasil perhitungan suara pemilihan gubernur (pilgub) Jatim belum tuntas.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan penghitungan yang sah adalah
penghitungan yang dilakukan oleh KPUD Jawa Timur bukan penghitungan cepat oleh sejumlah lembaga survei.

"Yang sah dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat adalah penghitungan KPUD Jatim jadi bukan penghitungan karena quick count," kata Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dalam konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (24/7/2008)sore.

Menurut Imam Utomo, pihaknya tidak mempercayai penghitungan cepat dikarenakan satu lembaga dengan lembaga lainnya berbeda. Ada yang satu persen, akurasi dua persen dan tiga persen. Bahkan kata Imam, pasangan KarSa dari hasil lembaga survei mencapai angka 31%.

"Jangan menjadi hatinya rakyat dan jangan sampai memukau rakyat. Toh kalau nanti itu ternyata benar ya silahkan. Bahwa satu diantara mereka ada yang mendekati semuanya," tandasnya.

KPUD Jatim, kata gubernur yang dua kali menjabat ini akan mulai penghitungan pada tanggal 4 Agustus mendatang.

Sebelumnya, sejumlah lembaga survei melakukan penghitungan cepat. Tiga lembaga survei yang memenangkan KarSa dan menempati Ka-Ji itu adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Survei Nasional (LSN) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(wln/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%