detikcom
Selasa, 25/03/2008 16:38 WIB

Eit, Istri Sah Malah Diamuk Wanita Simpanan

Steven Lenakoly - detikNews
Surabaya - Lazimnya bila sebuah rumah tangga ada pihak ketiga, yang wajib marah adalah istri sahnya. Namun pendapat itu tidak berlaku di benak Mery.

Mery (28) warga Sedati Sidoarjo, adalah Wanita Idaman Lain (WIL) Samidi (40) sejak tahun 2006. Rahasia berdua itu berhasil disimpan selama dua tahun lebih. Namun hingga Senin (24/3/2008) kemarin kisah cinta diendus oleh istri sah Samidi, Sri Mariana (33).

Uniknya, meski telah mengetahui kisah cinta bawah tangan itu Sri tidak naik pitam. Dia bahkan mengajak bicara Mery dengan kepala dingin. Namun undangan itu malah ditanggapi lain oleh perempuan berambut sebahu yang masih membujang ini.

Undangan itu memang dipenuhi oleh Mery. Dia datang ke rumah Sri dan Samidi di kawasan Rungkut Tengah. Setelah berbincang sebentar, Mery lantas marah-marah dan menuduh telah merusak kisah cintanya.

Tidak puas dengan perang mulut, Mery pergi ke dapur Sri dan mengambil pisau dapur. Pisau itu digunakan untuk menakut-nakuti Sri.

"Tidak ada niat untuk ditusukkan atau mencelakai Sri," kata Mery kepada wartawan di Mapolsek Rungkut Jalan KH Abdul Karim, Selasa (25/3/2008).

Sementara Kapolsek Rungkut, AKP Prajitno mengaku akibat perbuatan itu Sri Mariana yang ketakutan melaporkan Mery ke Polsek Rungkut. Mery pun diciduk dan harus mendekam di balik terali besi Polsek Rungkut.

Barang bukti yang didapatkan polisi antara lain pisau dapur dengan panjang 10 cm. Mery terjerat UU Darurat pasal 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dengan hukuman maksimal 15 tahun.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(stv/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%