detikcom
Senin, 10/12/2007 22:26 WIB

PDIP Tak Tersinggung Banner Anti Korupsi Kejari

Steven Lenakoly - detikNews
Surabaya - Pemasangan banner anti korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya di reklame yang ada banner bergambar 4 tokoh PDIP di Jembatan Gubeng tidak membuat partai pimpinan Megawati Sukarnoputri ini tersinggung.

Justru PDIP menangkap kesan bahwa tokoh 4 tokoh PDIP yang fotonya ada di banner yang disebagian ditutupi oleh banner milik Kejari itu contoh tokoh yang bersih dan terbebas korupsi.

"Mungkin justru yang dimaksud pemasangan banner yang menumpuk di banner kampanye bersepeda itu adalah keempat tokoh itu bebas korupsi," kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Krisnadi Nasution ketika dengan santainya ketika dihubungi detiksurabaya.com, Senin (10/12/2007).

Menurutnya PDIP tidak akan melakukan langkah apapun terkait dengan banner itu. Banner tersebut dianggap sebagai sesuatu biasa. "Biasa sajalah. Tidak perlu kebakaran jenggot," tegasnya.

Ia meminta kepada siapapun yang melihat banner itu tidak mengartikan negatif. Memang kalau dilihat, banner itu dipasang di atas gambar 4 tokoh PDIP yaitu Ketua Komisi C DPRD Surabaya Armudji, Walikota Surabaya Bambang DH, calon Gubernur Jatim Soetjipto dan Ketua Koni Surabaya Saleh Ismail Mukadar seolah-olah mereka pelaku korupsi."Jangan salah asumsi. Kita tanggapi positif aja," katanya.

Foto: Banner milik Kejari yang menumpuk dengan banner kampanye bersepeda bergambar 4 tokoh PDIP sebelum dicopot./Steven

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(stv/gik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%