detikcom
Senin, 01/10/2007 14:47 WIB

Pemkot Prihatin, Surabaya Sepi Bendera Merah Putih

Steven Lenakoly - detikNews
Surabaya - Banyaknya masyarakat yang tidak mengibarkan bendera merah putih, membuat Pemkot Surabaya prihatin dan menyayangkan sikap warganya. Seharusnya masyarakat ikut memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan cara mengibarkan bendera. "Kami sangat menyayangkan jika masih banyak warga yang belum mengibarkan bendera satu tiang pada hari ini," kata Asisten I Pemkot Surabaya, BF Sutadi saat dihubungi detiksurabaya.com, Senin (1/10/2007). Sutadi mengaku, banyaknya masyarakat yang belum mengibarkan bendera dimungkinkan imbauan dari walikota tidak sampai pada masyarakat. Namun bila ditemukan hotel atau pertokoan yang juga tidak mengibarkan bendera, itu berarti tidak mentaati himbauan tersebut. "Hingga saat ini saya belum mengetahui secara detail tempat mana saja yang tidak memasang bendera," jelasnya. Sutadi menambahkan, dalam imbauan tersebut tidak ada sangsi kepada masyarakat yang tidak mengibarkan bendera. Meskipun tidak ada sangsi, seharusnya masyarakat itu memperingati Hari Kesaktian Pancasila, dengan mengibarkan bendera. Sebelumnya, berdasarkan pengamatan detiksurabaya.com, dari jalan Gubernur Suryo, Raya Darmo, Wonokromo, Ahmad Yani, Wonocolo, Siwalankerto, Jemursari, Panjang Jiwo, Ngagel, Gubeng dan Kertajaya hampir seluruhnya tidak ada yang memasang bendera merah putih, tepat hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/bdh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%