detikcom
Jumat, 28/11/2014 02:01 WIB

Beri Imbauan Tunda Munas, Akbar Tandjung: Kalau Tetap Diadakan Tak Apa

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Dewan Pertimbangan mengimbau DPP Golkar untuk menunda pelaksanaan Munas IX yang sedianya digelar pada 30 November 2014 di Bali. Meski demikian Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung tak menutup kemungkinan bilamana Ketum Aburizal Bakrie tetap selenggarakan Munas.

"Kalau Munas itu kan wewenang DPP untuk menyelenggarakan. Tentunya kami serahkan lagi kepada DPP bila tetap dilakukan," ujar Akbar Tandjung di kediamannya, Jl Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2014) jelang tengah malam.

Pada Kamis malam Dewan Pertimbangan Golkar mengadakan pertemuan di kediaman Akbar Tandjung. Pada pertemuan itu disepakati bahwa untuk langkah rekonsiliasi maka Dewan Pertimbangan meminta Munas ditunda.

Namun setelah menyampaikan saran dan pertimbangan tersebut, Akbar Tandjung seolah masih membuka kemungkinan kepada DPP Golkar untuk tetap laksanakan Munas di Bali. Bahkan dirinya menyatakan tak ada sanksi bila Munas tetap dilaksanakan.

"Tidak ada sanksi. Kita serahkan kepada DPP saja," imbuh mantan Ketum Golkar ini.

Imbauan ini disampaikan setelah perpecahan di tubuh partai beringin itu memuncak. Bahkan Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno juga sebelumnya mengimbau Munas Bali untuk ditunda karena alasan keamanan.

"Imbauan ini tak ada hubungannya dengan pernyataan Menkopolhukam. Saya sudah bicara dengan Pak Tedjo dan beliau bilang bahwa sebagai pemerintah, beliau wajib memberikan imbauan jika ada hal yang mengancam keamanan," sebut Akbar.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bpn/fjr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%
MustRead close