detikcom
Jumat, 28/11/2014 02:01 WIB

Beri Imbauan Tunda Munas, Akbar Tandjung: Kalau Tetap Diadakan Tak Apa

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Dewan Pertimbangan mengimbau DPP Golkar untuk menunda pelaksanaan Munas IX yang sedianya digelar pada 30 November 2014 di Bali. Meski demikian Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung tak menutup kemungkinan bilamana Ketum Aburizal Bakrie tetap selenggarakan Munas.

"Kalau Munas itu kan wewenang DPP untuk menyelenggarakan. Tentunya kami serahkan lagi kepada DPP bila tetap dilakukan," ujar Akbar Tandjung di kediamannya, Jl Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2014) jelang tengah malam.

Pada Kamis malam Dewan Pertimbangan Golkar mengadakan pertemuan di kediaman Akbar Tandjung. Pada pertemuan itu disepakati bahwa untuk langkah rekonsiliasi maka Dewan Pertimbangan meminta Munas ditunda.

Namun setelah menyampaikan saran dan pertimbangan tersebut, Akbar Tandjung seolah masih membuka kemungkinan kepada DPP Golkar untuk tetap laksanakan Munas di Bali. Bahkan dirinya menyatakan tak ada sanksi bila Munas tetap dilaksanakan.

"Tidak ada sanksi. Kita serahkan kepada DPP saja," imbuh mantan Ketum Golkar ini.

Imbauan ini disampaikan setelah perpecahan di tubuh partai beringin itu memuncak. Bahkan Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno juga sebelumnya mengimbau Munas Bali untuk ditunda karena alasan keamanan.

"Imbauan ini tak ada hubungannya dengan pernyataan Menkopolhukam. Saya sudah bicara dengan Pak Tedjo dan beliau bilang bahwa sebagai pemerintah, beliau wajib memberikan imbauan jika ada hal yang mengancam keamanan," sebut Akbar.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bpn/fjr)



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        

Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%