Detik.com News
Detik.com
Jumat, 28/11/2014 02:01 WIB

Beri Imbauan Tunda Munas, Akbar Tandjung: Kalau Tetap Diadakan Tak Apa

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Beri Imbauan Tunda Munas, Akbar Tandjung: Kalau Tetap Diadakan Tak Apa
Jakarta - Dewan Pertimbangan mengimbau DPP Golkar untuk menunda pelaksanaan Munas IX yang sedianya digelar pada 30 November 2014 di Bali. Meski demikian Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung tak menutup kemungkinan bilamana Ketum Aburizal Bakrie tetap selenggarakan Munas.

"Kalau Munas itu kan wewenang DPP untuk menyelenggarakan. Tentunya kami serahkan lagi kepada DPP bila tetap dilakukan," ujar Akbar Tandjung di kediamannya, Jl Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2014) jelang tengah malam.

Pada Kamis malam Dewan Pertimbangan Golkar mengadakan pertemuan di kediaman Akbar Tandjung. Pada pertemuan itu disepakati bahwa untuk langkah rekonsiliasi maka Dewan Pertimbangan meminta Munas ditunda.

Namun setelah menyampaikan saran dan pertimbangan tersebut, Akbar Tandjung seolah masih membuka kemungkinan kepada DPP Golkar untuk tetap laksanakan Munas di Bali. Bahkan dirinya menyatakan tak ada sanksi bila Munas tetap dilaksanakan.

"Tidak ada sanksi. Kita serahkan kepada DPP saja," imbuh mantan Ketum Golkar ini.

Imbauan ini disampaikan setelah perpecahan di tubuh partai beringin itu memuncak. Bahkan Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno juga sebelumnya mengimbau Munas Bali untuk ditunda karena alasan keamanan.

"Imbauan ini tak ada hubungannya dengan pernyataan Menkopolhukam. Saya sudah bicara dengan Pak Tedjo dan beliau bilang bahwa sebagai pemerintah, beliau wajib memberikan imbauan jika ada hal yang mengancam keamanan," sebut Akbar.

(bpn/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%