detikcom
Kamis, 15/05/2014 00:44 WIB

Tanggapan PT KAI Soal Situs yang 'Pingsan' Saat Perburuan Tiket KA Tambahan

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Tepat hari Kamis (15/4/2014) pukul 00.00 WIB, perburuan tiket KA tambahan Lebaran dimulai. Namun sejumlah calon penumpang mengeluh situs perusahaan pelat merah tersebut tidak bisa diakses. Apa tanggapan KAI?

"Di Bandung bisa kok. Ini kami bersama dengan teman-teman wartawan memantau langsung. Di sini bisa," ujar Humas PT KAI Sugeng Priyono ketika dikonfirmasi, Kamis dinihari.

Menurut Sugeng, tidak ada masalah dalam koneksi internet ini. Bahkan dari kantor pusat KAI yang ada di Bandung, bisa dicek berapa calon penumpang yang tengah mengakses tiket kereta tambahan.

"Semua bisa dipantau dari sini. Sejauh ini tidak ada masalah," ujar Sugeng.

Pada pukul 00.01 WIB, Detikcom mencoba masuk ke 3 situs pemesanan tiket KA yakni www.kereta-api.co.id, tiket.com dan paditrain.com. Dua situs pertama dibuka melalui laptop, dan situs terakhir melalui tablet. Hasilnya? Situs itu tak bisa dibuka.

Jangankan memilih jadwal kereta, masuk saja susah. Untuk paditrain.com, tak bisa dibuka melalui laptop, melainkan aplikasi. Detikcom sempat berhasil sign in, namun yang tertulis 'Gagal mencari jadwal, mohon periksa kembali koneksi internet Anda'. Padahal sinyal penuh, tertulis H alias HSDPA, serta paket data yang jelas-jelas aman.

Detikcom juga mencoba call center KAI 121. Hasilnya, nada sibuk, tak bisa masuk. Padahal, tombol redial sudah berkali-kali.

Hingga pukul 00.26 WIB, belum ada satu saluran pun yang dicoba berhasil. Tampaknya ini akan menjadi dini hari yang panjang, 'perang belum berakhir' sampai tiket di tangan.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%