detikcom
Rabu, 16/04/2014 20:08 WIB

KPU DKI: Penghitungan Resmi Hasil Pileg DKI Tanggal 22 April

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Proses pemungutan dan penghitungan surat suara pemilu legislatif di wilayah DKI Jakarta sejauh ini masih berada di tingkat kelurahan dan sebagian di kecamatan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Sumarno menyatakan, untuk rekapitulasi suara pemilu legislatif di DKI Baru diketahui paling cepat 22 April.

 "Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten/Kota tanggal 19-21 April, dan di DKI Jakarta tanggal 22-24 April," kata Sumarno kepada detikcom, Rabu (16/4/2014).

Sumarno menyangkal ada data hasil rekapitulasi pemilu legislatif yang beredar di luar berasal dari KPU DKI. Bahkan, dia menegaskan, untuk data sementara pun, KPU tidak bisa merilis sampai hasilnya resmi keluar.

Dia menekankan, saat ini masih direkap di tingkat kecamatan dan sebagian kecil masih dirampungkan di kelurahan. "Jadi tidak benar berita yang beredar hari ini bahwa saya merilis data hasil perolehan suara sementara dengan rangking PDIP, Gerindra dan PKS," ujarnya menegaskan.

Termasuk, menurutnya, hasil rekapitulasi untuk perolehan suara calon anggota baik caleg DPRD DKI Jakarta maupun caleg DPR RI. "Data itu tidak bersumber dari saya, tidak juga dari KPU DKI. Mungkin bersumber dari Posko Pemilu di Balai Kota yang menghimpun data dari kelurahan," tegas Sumarno lagi.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/brn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%