detikcom
Rabu, 16/04/2014 20:08 WIB

KPU DKI: Penghitungan Resmi Hasil Pileg DKI Tanggal 22 April

M Iqbal - detikNews
Jakarta - Proses pemungutan dan penghitungan surat suara pemilu legislatif di wilayah DKI Jakarta sejauh ini masih berada di tingkat kelurahan dan sebagian di kecamatan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Sumarno menyatakan, untuk rekapitulasi suara pemilu legislatif di DKI Baru diketahui paling cepat 22 April.

 "Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten/Kota tanggal 19-21 April, dan di DKI Jakarta tanggal 22-24 April," kata Sumarno kepada detikcom, Rabu (16/4/2014).

Sumarno menyangkal ada data hasil rekapitulasi pemilu legislatif yang beredar di luar berasal dari KPU DKI. Bahkan, dia menegaskan, untuk data sementara pun, KPU tidak bisa merilis sampai hasilnya resmi keluar.

Dia menekankan, saat ini masih direkap di tingkat kecamatan dan sebagian kecil masih dirampungkan di kelurahan. "Jadi tidak benar berita yang beredar hari ini bahwa saya merilis data hasil perolehan suara sementara dengan rangking PDIP, Gerindra dan PKS," ujarnya menegaskan.

Termasuk, menurutnya, hasil rekapitulasi untuk perolehan suara calon anggota baik caleg DPRD DKI Jakarta maupun caleg DPR RI. "Data itu tidak bersumber dari saya, tidak juga dari KPU DKI. Mungkin bersumber dari Posko Pemilu di Balai Kota yang menghimpun data dari kelurahan," tegas Sumarno lagi.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/brn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%