detikcom
Selasa, 15/04/2014 17:19 WIB

Panitera PN Jakpus Dukung Aksi Mogok Kerja Nasional Besok

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) belum tahu soal ajakan aksi mogok kerja, Rabu (16/4) besok. Namun isu yang melatari aksi tersebut diketahui sudah sejak lama.

Aksi mogok ini diserukan oleh Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Agama Bantul Anggraini Winiastuti. Aksi ini menuntut kesejahteraan dari tunjangan hingga karirnya sebagai PNS.

Salah satu Panitera Pengganti Pidana PN Jakpus, Sutarwo, mengaku tak tahu soal aksi mogok besok. Namun ia mengamini isu kesejahteraan yang telah lama dibicarakan sesama panitera.

"Saya nggak tahu kalau itu (aksi mogok), tapi kalau soal tunjangan dan cuma mentok di Golongan III/d itu sudah dibicarakan lama," kata Sutarwo kepada detikcom di PN Jakpus, Jalan Gajah Mada, Selasa (15/4/2014).

Walau begitu, Sutarwo mengaku mendukung aksi itu. Namun ia belum memutuskan ikut aksi atau tidak.

"Tapi itu saya dukung. Kalau ikut atau nggaknya, saya belum tahu," ujar Sutarwo.

Rekan Sutarwo lainnya juga mengaku tidak tahu soal aksi mogok. Namun begitu dijelaskan, mereka tampak hanyut dalam pembicaraan soal kesejahteraan dengan sesama panitera, seperti yang terjadi di ruang panitera muda.

"Kita nggak tahu soal itu," ujar salah satu panitera PN Jakpus lainnya.



Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%