Detik.com News
Detik.com
Selasa, 15/04/2014 17:19 WIB

Panitera PN Jakpus Dukung Aksi Mogok Kerja Nasional Besok

Prins David Saut - detikNews
Panitera PN Jakpus Dukung Aksi Mogok Kerja Nasional Besok
Jakarta - Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) belum tahu soal ajakan aksi mogok kerja, Rabu (16/4) besok. Namun isu yang melatari aksi tersebut diketahui sudah sejak lama.

Aksi mogok ini diserukan oleh Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Agama Bantul Anggraini Winiastuti. Aksi ini menuntut kesejahteraan dari tunjangan hingga karirnya sebagai PNS.

Salah satu Panitera Pengganti Pidana PN Jakpus, Sutarwo, mengaku tak tahu soal aksi mogok besok. Namun ia mengamini isu kesejahteraan yang telah lama dibicarakan sesama panitera.

"Saya nggak tahu kalau itu (aksi mogok), tapi kalau soal tunjangan dan cuma mentok di Golongan III/d itu sudah dibicarakan lama," kata Sutarwo kepada detikcom di PN Jakpus, Jalan Gajah Mada, Selasa (15/4/2014).

Walau begitu, Sutarwo mengaku mendukung aksi itu. Namun ia belum memutuskan ikut aksi atau tidak.

"Tapi itu saya dukung. Kalau ikut atau nggaknya, saya belum tahu," ujar Sutarwo.

Rekan Sutarwo lainnya juga mengaku tidak tahu soal aksi mogok. Namun begitu dijelaskan, mereka tampak hanyut dalam pembicaraan soal kesejahteraan dengan sesama panitera, seperti yang terjadi di ruang panitera muda.

"Kita nggak tahu soal itu," ujar salah satu panitera PN Jakpus lainnya.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(vid/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%