Detik.com News
Detik.com
Selasa, 15/04/2014 17:19 WIB

Panitera PN Jakpus Dukung Aksi Mogok Kerja Nasional Besok

Prins David Saut - detikNews
Panitera PN Jakpus Dukung Aksi Mogok Kerja Nasional Besok
Jakarta - Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) belum tahu soal ajakan aksi mogok kerja, Rabu (16/4) besok. Namun isu yang melatari aksi tersebut diketahui sudah sejak lama.

Aksi mogok ini diserukan oleh Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Agama Bantul Anggraini Winiastuti. Aksi ini menuntut kesejahteraan dari tunjangan hingga karirnya sebagai PNS.

Salah satu Panitera Pengganti Pidana PN Jakpus, Sutarwo, mengaku tak tahu soal aksi mogok besok. Namun ia mengamini isu kesejahteraan yang telah lama dibicarakan sesama panitera.

"Saya nggak tahu kalau itu (aksi mogok), tapi kalau soal tunjangan dan cuma mentok di Golongan III/d itu sudah dibicarakan lama," kata Sutarwo kepada detikcom di PN Jakpus, Jalan Gajah Mada, Selasa (15/4/2014).

Walau begitu, Sutarwo mengaku mendukung aksi itu. Namun ia belum memutuskan ikut aksi atau tidak.

"Tapi itu saya dukung. Kalau ikut atau nggaknya, saya belum tahu," ujar Sutarwo.

Rekan Sutarwo lainnya juga mengaku tidak tahu soal aksi mogok. Namun begitu dijelaskan, mereka tampak hanyut dalam pembicaraan soal kesejahteraan dengan sesama panitera, seperti yang terjadi di ruang panitera muda.

"Kita nggak tahu soal itu," ujar salah satu panitera PN Jakpus lainnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%