detikcom
Selasa, 15/04/2014 17:19 WIB

Panitera PN Jakpus Dukung Aksi Mogok Kerja Nasional Besok

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) belum tahu soal ajakan aksi mogok kerja, Rabu (16/4) besok. Namun isu yang melatari aksi tersebut diketahui sudah sejak lama.

Aksi mogok ini diserukan oleh Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Agama Bantul Anggraini Winiastuti. Aksi ini menuntut kesejahteraan dari tunjangan hingga karirnya sebagai PNS.

Salah satu Panitera Pengganti Pidana PN Jakpus, Sutarwo, mengaku tak tahu soal aksi mogok besok. Namun ia mengamini isu kesejahteraan yang telah lama dibicarakan sesama panitera.

"Saya nggak tahu kalau itu (aksi mogok), tapi kalau soal tunjangan dan cuma mentok di Golongan III/d itu sudah dibicarakan lama," kata Sutarwo kepada detikcom di PN Jakpus, Jalan Gajah Mada, Selasa (15/4/2014).

Walau begitu, Sutarwo mengaku mendukung aksi itu. Namun ia belum memutuskan ikut aksi atau tidak.

"Tapi itu saya dukung. Kalau ikut atau nggaknya, saya belum tahu," ujar Sutarwo.

Rekan Sutarwo lainnya juga mengaku tidak tahu soal aksi mogok. Namun begitu dijelaskan, mereka tampak hanyut dalam pembicaraan soal kesejahteraan dengan sesama panitera, seperti yang terjadi di ruang panitera muda.

"Kita nggak tahu soal itu," ujar salah satu panitera PN Jakpus lainnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%