Selasa, 15/04/2014 17:19 WIB

Panitera PN Jakpus Dukung Aksi Mogok Kerja Nasional Besok

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) belum tahu soal ajakan aksi mogok kerja, Rabu (16/4) besok. Namun isu yang melatari aksi tersebut diketahui sudah sejak lama.

Aksi mogok ini diserukan oleh Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Agama Bantul Anggraini Winiastuti. Aksi ini menuntut kesejahteraan dari tunjangan hingga karirnya sebagai PNS.

Salah satu Panitera Pengganti Pidana PN Jakpus, Sutarwo, mengaku tak tahu soal aksi mogok besok. Namun ia mengamini isu kesejahteraan yang telah lama dibicarakan sesama panitera.

"Saya nggak tahu kalau itu (aksi mogok), tapi kalau soal tunjangan dan cuma mentok di Golongan III/d itu sudah dibicarakan lama," kata Sutarwo kepada detikcom di PN Jakpus, Jalan Gajah Mada, Selasa (15/4/2014).

Walau begitu, Sutarwo mengaku mendukung aksi itu. Namun ia belum memutuskan ikut aksi atau tidak.

"Tapi itu saya dukung. Kalau ikut atau nggaknya, saya belum tahu," ujar Sutarwo.

Rekan Sutarwo lainnya juga mengaku tidak tahu soal aksi mogok. Namun begitu dijelaskan, mereka tampak hanyut dalam pembicaraan soal kesejahteraan dengan sesama panitera, seperti yang terjadi di ruang panitera muda.

"Kita nggak tahu soal itu," ujar salah satu panitera PN Jakpus lainnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%