Detik.com News
Detik.com
Selasa, 15/04/2014 15:55 WIB

Kemendikbud Belum Dapat Laporan Pelecehan Seksual Siswa TK JIS

Dhani Irawan - detikNews
 Kemendikbud Belum Dapat Laporan Pelecehan Seksual Siswa TK JIS
Jakarta - Wamendikbud Musliar Kasim mengaku belum mendapat laporan terkait kasus pelecehan seksual yang menimpa siswa TK Jakarta International School (JIS). Menurutnya, pihak Dinas Pendidikan DKI yang menerima laporan itu.

"Belum dapat laporan. Karena biasanya tidak semua laporan itu masuk kementerian. Biasanya di Disdik DKI," kata Musliar di kantornya, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2014).

Meski begitu, Musliar akan menurunkan tim jika pihaknya menerima laporan terkait hal itu.

"Jika ada laporan ke kami, kami segera menurunkan tim investigasi ke sana," ucapnya.

Laporan mengenai pelecehan itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya. 3 Tersangka sudah ditetapkan yaitu petugas cleaning service di mana bocah 5 tahun itu bersekolah.

Disdik DKI juga sudah mendatangi JIS, tempat peristiwa memilukan itu berlangsung. Mereka memberi lima rekomendasi agar kasus ini tak terulang. Berikut rekomendasinya:

1. Minta maaf pada orang tua siswa
2. Melindungi anak yang menjadi korban
3. Mengeluarkan oknum pelaku kekerasan seksual dari sekolah
4. Mencegah agar hal serupa tidak terjadi lagi
5. Serius menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah, baik pada saat belajar dan pasca belajar.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dha/nik)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%