detikcom
Selasa, 15/04/2014 15:55 WIB

Kemendikbud Belum Dapat Laporan Pelecehan Seksual Siswa TK JIS

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Wamendikbud Musliar Kasim mengaku belum mendapat laporan terkait kasus pelecehan seksual yang menimpa siswa TK Jakarta International School (JIS). Menurutnya, pihak Dinas Pendidikan DKI yang menerima laporan itu.

"Belum dapat laporan. Karena biasanya tidak semua laporan itu masuk kementerian. Biasanya di Disdik DKI," kata Musliar di kantornya, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2014).

Meski begitu, Musliar akan menurunkan tim jika pihaknya menerima laporan terkait hal itu.

"Jika ada laporan ke kami, kami segera menurunkan tim investigasi ke sana," ucapnya.

Laporan mengenai pelecehan itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya. 3 Tersangka sudah ditetapkan yaitu petugas cleaning service di mana bocah 5 tahun itu bersekolah.

Disdik DKI juga sudah mendatangi JIS, tempat peristiwa memilukan itu berlangsung. Mereka memberi lima rekomendasi agar kasus ini tak terulang. Berikut rekomendasinya:

1. Minta maaf pada orang tua siswa
2. Melindungi anak yang menjadi korban
3. Mengeluarkan oknum pelaku kekerasan seksual dari sekolah
4. Mencegah agar hal serupa tidak terjadi lagi
5. Serius menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah, baik pada saat belajar dan pasca belajar.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dha/nik)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%