Detik.com News
Detik.com
Selasa, 15/04/2014 15:55 WIB

Kemendikbud Belum Dapat Laporan Pelecehan Seksual Siswa TK JIS

Dhani Irawan - detikNews
 Kemendikbud Belum Dapat Laporan Pelecehan Seksual Siswa TK JIS
Jakarta - Wamendikbud Musliar Kasim mengaku belum mendapat laporan terkait kasus pelecehan seksual yang menimpa siswa TK Jakarta International School (JIS). Menurutnya, pihak Dinas Pendidikan DKI yang menerima laporan itu.

"Belum dapat laporan. Karena biasanya tidak semua laporan itu masuk kementerian. Biasanya di Disdik DKI," kata Musliar di kantornya, Jl Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2014).

Meski begitu, Musliar akan menurunkan tim jika pihaknya menerima laporan terkait hal itu.

"Jika ada laporan ke kami, kami segera menurunkan tim investigasi ke sana," ucapnya.

Laporan mengenai pelecehan itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya. 3 Tersangka sudah ditetapkan yaitu petugas cleaning service di mana bocah 5 tahun itu bersekolah.

Disdik DKI juga sudah mendatangi JIS, tempat peristiwa memilukan itu berlangsung. Mereka memberi lima rekomendasi agar kasus ini tak terulang. Berikut rekomendasinya:

1. Minta maaf pada orang tua siswa
2. Melindungi anak yang menjadi korban
3. Mengeluarkan oknum pelaku kekerasan seksual dari sekolah
4. Mencegah agar hal serupa tidak terjadi lagi
5. Serius menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah, baik pada saat belajar dan pasca belajar.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dha/nik)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%