Rabu, 09/04/2014 14:30 WIB

Penembakan di Perbatasan RI-PGN, Menko Polhukam: Tidak Terkait Pemilu

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Kelompok bersenjata menyerang pos TNI/Polri di wilayah perbatasan RI-PNG (Papua Nugini), tepatnya di Wutung, Kota Jayapura. Menko Polhukam Djoko Suyanto memastikan penembakan itu tidak terkait Pemilu Legislatif (Pileg).

"Enggak, tidak ada kaitannya dengan pemilu. Itu gerombolan biasa, orang yang kabur ke perbatasan saat dikejar aparat dan sudah diindentifikasi," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto di TPS 06, Cikeas, Jabar, Rabu (9/4/2014).

Sebelumnya Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Arh Rikas Hidayadatullah, memperkirakan, kelompok yang dipimpin Matius Wenda tersebut beraksi sejak Sabtu 5 April 2014 lalu. Sekitar pukul 06.30 Wit, Rabu (9/4), mereka beraksi lagi.

"Terdengar tembakan sebanyak 3 kali dari arah titik nol batas negara yang diduga dari kelompok Matius Wenda untuk melakukan provokasi," kata Rikas.

Tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Personel TNI dari Yonif 623/Kapuas dan Polres Kota Jayapura sempat melakukan pengejaran, namun tidak satupun yang berhasil dilumpuhkan sebab mereka langsung melarikan diri ke dalam hutan.

Menurut Rikas Hidayatullah, saat ini situasi sudah normal kembali. Pasukan telah siap siaga mengantisipasi kemungkinan situasi yang tidak nyaman di wilayah perbatasan RI-PNG maupun di wilayah lainnya.

Untuk melihat kondisi lapangan dan memberikan penguatan kepada prajuri TNI yang berjaga di perbatasan RI-PNG tersebut, Danrem 172/PYJ Kolonel Inf Hermas Asaribab turun ke lokasi sekitar pukul 11.00 WIT.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%